JAKARTA — Asisten Koodinator Kelompok Kerja Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Ari Perdana menilai diperlukan kebijakan gabungan yang bersifat komprehensif untuk mengatasi tingginya konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Kebijakan tersebut tidak hanya mengacu pada argumen fiskal, tetapi juga argumen reformasi energi. 

Menurut Ari, ketergantungan terhadap BBM perlu diturunkan karena energi ini bersifat tidak terbarukan. Selain itu, kebijakan harga murah telah membuat konsumen berlomba-lomba mengonsumsi BBM tanpa batas. Imbas lainnya, yaitu tersendatnya pengembangan energi baru dan terbarukan. 

Instrumen untuk mengatasi masalah ini, Ari mengungkapkan, tidak harus dari sisi harga dan pengendalian. "Harga tidak cukup, harus ada manajemen alokasi.  Tapi, saya percaya pengendalian pun tidak bisa berjalan tanpa dibarengi harga," katanya.

Ari mengungkapkan, kebijakan untuk menaikkan harga BBM selama ini sering tersandera argumen politis. Akibatnya, sulit bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan yang kerap dinilai publik tidak populis tersebut. 

Ke depan, Ari melanjutkan, diperlukan landasan hukum yang memungkinkan pemerintah bisa menaikkan harga tanpa melibatkan parlemen. Selain itu, perlu dipertimbangkan pula penerapan subsidi tetap per liter BBM agar kestabilan anggaran tetap terjaga.

Selain itu, Kamar dagang dan industri (Kadin) Indonesia kembali mendesak pemerintah untuk segera mencabut subsidi bahan bakar minyak (BBM). Ketua Umum Kadin Suryo

Bambang Sulisto mengatakan, selama ini ada pemahaman keliru soal subsidi BBM. Masyarakat berpandangan akan diuntungkan dengan subsidi. Padahal, kenyataannya dirugikan karena mayoritas yang menggunakan BBM bersubsidi merupakan kalangan menengah ke atas. "Jadi, sudah selayaknya subsidi ini dicabut," ujarnya, Rabu (3/9).

Suryo menuturkan, setiap hari anggaran negara sebesar Rp 1 triliun menguap tak jelas untuk subsidi BBM. Padahal, ia menuturkan, uang tersebut bisa dimanfaatkan untuk peningkatan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, atau memperbaiki sistem transportasi. "Makanya, kami ingin pemerintahan sekarang ataupun pemerintahan baru harus punya keberanian untuk mencabut subsidi BBM," katanya rep:muhammad iqbal/ita nina winarsih ed: nidia zuraya

Ikuti Whatsapp Channel Republika