Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) menegaskan akan memberantas mafia migas yang telah merugikan keuangan negara ribuan triliun rupiah. Jokowi mengatakan, berbagai cara akan dilakukan demi menuntaskan masalah yang seolah-olah imun dari jangkauan pemerintah. Wakil presiden terpilih Jusuf Kalla (JK) mengaku sedang meramu strategi dan cara mengatasi praktik kotor di dunia migas ini.

Jokowi, JK, dan segenap bangsa Indonesia boleh jadi gusar atas makin maraknya praktik-praktik mafia migas. Dari catatan mantan anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Herman Darnel Ibrahim, kerugian akibat mafia migas mencapai Rp 40 triliunan tiap tahunnya. Ini belum termasuk kerugian di sektor hilir migas—menurutnya, bisa menembus angka triliunan rupiah per tahun.

Foto:Republika/ Yasin Habibi

Tangki penampungan LPG & gas Products Region III Depot LPG Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (16/9).

Herman membagi operasi mafia migas pada dua sisi. Pertama, sektor hulu dan kedua hilir. Sektor hulu mencakup aktivitas terkait eksplorasi, ekploitasi, dan produksi migas. “Di sini orang-orang kasak-kusuk memainkan aturan agar bisa mendapat ‘kue’ migas yang besar,” kata Herman, akhir pekan lalu.

Uang beredar di sektor hulu setiap tahunnya mencapai Rp 1.000 triliun lebih atau separuh lebih dari APBN Indonesia. Di sisi hilir, perputaran uangnya pun tak kalah sengit, mencapai ratusan triliun rupiah.

Ia memberi contoh praktik mafia migas yang kerap terjadi saat kontrak-kontrak migas baru akan berakhir. Orang-orang ini beroperasi dengan membawa berbagai kepentingan, misalnya untuk memperpanjang kontrak baru, menghentikan kontrak lama dan membuka kontrak baru dengan perusahaan lain, atau memainkan kontrak itu untuk mendapat porsi fee yang lebih besar.

“Mereka juga bermain-main pada saat tender minyak yang digelar rutin, yakni ada selisih ongkos buat mafia ini. Bisa dibayangkan jika ada fee tiga dolar AS per barel untuk para mafia ini,” ujar Herman yang juga mantan direktur PLN itu.

Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara mengatakan, kerja para mafia migas terlihat dari terhambatnya rencana pengembangan kilang produksi BBM. Proyek pengembangan kilang dari APBN yang telah diusulkan beberapa tahun terakhir masih terhambat dengan berbagai alasan.

Marwan mengusulkan perbaikan tata kelola migas ini yang harus dilakukan presiden terpilih Jokowi-JK. Ia mengatakan, harus ada langkah konkret untuk menutup praktik-praktik haram tersebut. Langkah ini, ia menambahkan, harus dilakukan secara paralel. Tidak hanya memberantas pelaku mafia migas, tetapi juga memperbaiki aturan-aturan yang ada.

Marwan melihat pelaku mafia migas ini beroperasi dengan canggih. Mereka memanfaatkan kelemahan sistem tata kelola dan hukum Indonesia untuk mengeruk keuntungan dari industri ini. Sistem itu menyangkut UU, peraturan pemerintah, perpres, permen, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Lainnya, terkait subjek pelaku, mulai dari penunjukan menteri energi yang benar, aparat birokrasi di Kementerian ESDM, SKK Migas, maupun di BUMN.

Namun demikian, Herman mengingatkan perang melawan mafia migas tersebut seperti perang melawan “hantu”. “Hantu itu sering dibicarakan orang, ada yang mengaku pernah bertemu, tapi susah dibuktikan,” kata Herman.

Herman menegaskan bahwa mafia migas seperti ini banyak orang bilang ada, tetapi susah dibuktikan. Tak heran jika bertahun-tahun kasus tersebut sulit dibongkar, bahkan oleh pemimpin tertinggi negara ini. rep: elba damhuri ed: nidia zuraya

Ikuti Whatsapp Channel Republika