REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Realisasi penerimaan pajak nasional hingga akhir November ini masih mengkhawatirkan. Jika target penerimaan tak sesuai, menurut Menteri Keuangan (Menkeu)
Bam bang Brodjonegoro, proyeksi terburuk defisit anggaran bisa mencapai 2,7 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). "Itu 2,7 persen kalau worst case-nya (skenario terburuk),"
katanya di Jakarta, Jumat (27/11).
Menkeu mengatakan, hal tersebut bisa terjadi dengan mempertimbangkan penerimaan pajak pada akhir tahun hanya mencapai kisaran 85-87 persen atau jauh dari target dalam APBN Perubahan Rp 1.294 triliun.
Proyeksi penerimaan pajak itu mempertimbangkan shortfall(selisih antara target dan realisasi) dari pajak dan bea cukai yang maksimal mencapai Rp 180 triliun. Karena berbagai alasan, salah satunya akibat turunnya harga komoditas dunia.
Solusi yang disiapkan agar defisit ang garan tidak makin melebar adalah dengan menambah pembiayaan melalui penerbitan surat utang maupun menarik pinjaman dari lembaga multilateral.
"Kita menambah pembiayaan sesuai dengan defisit. (Pinjaman) Ini belum ditarik semua, tapi pokoknya sudah ada tambahan sesuai kebutuhan," ujar Menkeu.
Sebelumnya, defisit anggaran diperkirakan hanya melebar 2,23 persen terhadap PDB dari proyeksi awal dalam APBN Perubahan 2015 sebesar 1,9 persen terhadap PDB.
Menkeu mengungkapkan, penerimaan pajak baru mencapai 65 persen dari target APBN Perubahan 2015 sebesar Rp 1.294,2 triliun. "Realisasi pajak sekitar 65 persen,katanya.
Penerimaan pajak 65 persen tersebut sekitar Rp 841 triliun. Bambang meyakini realisasi penerimaan pajak akan meningkat sampai akhir tahun.
Sehingga, kekurangan penerimaan pajak (shortfall) bisa semakin mengecil. "Kita upayakan dan targetkan sampai akhir tahun realisasi penerimaan pajak antara 85-87 persen," ujarnya. Penerimaan pajak 87 persen setara Rp 1.125 triliun.
Masih rendahnya realisasi penerimaan pajak membuat sejumlah pihak mendesak Menkeu untuk mencopot Dirjen Pajak Kemenkeu Sigit Priadi Pramudito. Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) mengusulkan agar Sigit dievaluasi lantaran jebloknya kinerja penerimaan pajak pada tahun ini.
Direktur Eksekutif CITA Yustinus Prastowo menilai, jebloknya penerimaan pajak tahun ini bukan hanya faktor perlambatan ekonomi, melainkan juga karena tidak maksimalnya kinerja Dirjen Pajak. "Dirjen Pajak perlu dievaluasi. Ia kurang bisa membangun koordinasi dan kurang memiliki leadership," kata Yustinus.
Sebenarnya, kata Yustinus, program-program yang dikeluarkan Dirjen Pajak ada yang bisa mendorong penerimaan. Hanya, program tersebut baru bisa dieksekusi pada pertengahan tahun dan tidak diimbangi dengan koordinasi yang baik. "Percuma perencanaan bagus, tapi implementasinya buruk. Ini artinya ada masalah diproses," kata dia.
Dia menambahkan, tantangan penerimaan pajak pada tahun depan akan semakin berat. Karena itu, pemerintah perlu mencari sosok yang betul-betul memahami persoalan di lapangan.
Direktur LBH Pajak dan Cukai Nelson Butar-Butar juga mendesak Kemenkeu memperbaiki performa Direktorat Jenderal Pajak. "Kegagalan ini membuktikan buruknya manajemen di Ditjen Pajak," tegas dia.
Sementara, Kemenkeu menggandeng Badan Intelijen Negara (BIN) untuk membantu mengamankan penerimaan perpajakan (pajak serta bea dan cukai). Kerja sama tersebut dituangkan dalam penandatanganan nota kesepahaman di kantor Kementerian Keuangan, Kamis (26/11).
Menkeu mengatakan, bantuan dari BIN sangat penting untuk menelisik sumber-sumber penerimaan pajak yang belum terjangkau. Selain itu, juga untuk membantu mempermudah Dirjen Pajak menagih piutang pajak.
"Berapa pun tambahan penerimaan yang bisa didapat, kerja sama ini untuk mengamankan penerimaan perpajakan, baik tahun ini maupun kedepannya," kata Bambang, Kamis (26/11).
Bambang menambahkan, Kemenkeu perlu menggandeng BIN karena selama ini masih banyak wajib pajak yang melakukan praktik penghindaran pajak.
"Kita semua tahu ada WP (wajib pajak) yang susah mematuhi aturan pajak. Istilahnya, kurang patuh dan berusaha mencari celah. Bantuan BIN akan sangat berharga," kata Bambang. rep: Satria Kartika Yudha antara, ed: Zaky Al Hamzah
Ikuti Whatsapp Channel Republika