Jumat 08 Jan 2016 13:00 WIB

Pemerintah akan Bentuk ‘PLN Khusus EBT’

Red: operator

REPUBLIKA.CO.ID,Pemerintah akan Bentuk ‘PLN Khusus EBT’

SAPTO ANDIKA CANDRA 

JAKARTA -- Pemerintah berencana membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

bidang ketenagalistrikan yang khusus memasok listrik dari energi baru dan terbarukan (EBT). Perusahaan ini nantinya akan bertugas membeli pasokan listrik dari pembangkit listrik dan menga lirkannya kepada masyarakat. 

\"PLN khusus EBT ini akan menjem batani adanya keterbatasan dari PLN konvensional dari sisi anggaran untuk pengembangan energi di hulu dan sumber daya yang lebih fokus dalam mendukung target pemerintah mencapai bauran energi nasional dari EBT yang ambisius,\" ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

Sudirman Said, di Jakarta, Kamis (7/1).

Sudirman menjelaskan, kebijakan ini didasari upaya pemerintah dalam pengembangan EBT yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 mengenai Energi dan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 mengenai Kebijakan Energi Nasional (KEN). KEN menargetkan porsi EBT dalam bauran energi nasional pada 2025 hing ga sebesar 23 persen atau ham pir empat kali lipat dari target yang berhasil dicapai saat ini. 

Sudirman menambahkan, selain pendirian PLN khusus EBT, Kementerian ESDM juga masih melanjutkan pemba ngunan center of excellenceuntuk ener gi bersih di Indonesia, Program EBT untuk Listrik Desa (Petdes) untuk akses listrik di desa terpencil, serta perbaikan regulasi seperti revisi peratur an menteri terkait feed-in-tariff yang mendukung pengem bangan teknologi EBT. 

Proyek 35 ribu mw Beban PT PLN (persero) dalam pembangunan instalasi pembangkit 35 ribu mw bisa berku - rang. Dari 35 ribu mw, PLN mendapat tugas untuk mem ba ngun setidaknya 10 ribu mw pem bangkit dan sisanya 25 ribu mw dibangun oleh independent po wer producers (IPP). 

Namun, jatah ini bisa dikurangi menjadi 5.000 mw apabila PLN mengalami kendala finansial. Direktur Jenderal Ketenaga listrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mine ral (ESDM) Jarman mengata kan, hal ini bisa saja dilakukan apa bila memang dipandang PLN dirasa tidak mampu mengejar target. 

Manajer Senior Public Relations PT PLN (Persero) Agung Murdifi menambahkan, belajar dari pengalaman sebelumnya dalam membangun program Fast Track Program (FTP) I dan FTP II, Agung yakin PLN dapat men capai target yang ditetapkan. Agung menyebut, dalam me laksanakan FTP I dan II, perma salahan utama adalah pem - be basan tanah yang kerap kali ter hambat. 

\"Dan beberapa permasalahan di antaranya ber muara pada permasalahan hukum yang sama sekali tidak kita inginkan,\" kata Agung. (ed: muhammad iqbal)

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement