JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap perekonomian daerah di seluruh Indonesia bergerak lebih cepat dengan adanya dana transfer ke daerah dan dana desa yang lebih besar pada 2017. Jokowi menyebutkan, dari segi kebijakan anggaran, pemerintah dalam APBN Perubahan 2016 untuk pertama kalinya menetapkan anggaran transfer ke daerah dan dana desa lebih besar dari belanja kepada kementerian/lembaga di pusat.
"Dalam APBN 2017, dana transfer ke daerah dan dana desa mencapai Rp 764,9 triliun, lebih besar dari belanja kementerian dan lembaga di pusat, karena kita ingin perekonomian daerah bergerak lebih baik lagi," kata Jokowi saat memberikan sambutan dalam perayaan HUT ke-18 PKPI di Jakarta, Ahad (15/1).
APBN 2017 menetapkan pendapatan negara sebesar Rp 1.750 triliun dan belanja negara Rp 2.800 triliun. Dari belanja negara itu, anggaran untuk kementerian/lembaga sebesar Rp 763,6 triliun (36,7 persen).
Sementara dana transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 764,9 triliun (36,8 persen) dan Bagian Bendahara Umum Negara sebesar Rp 552 triliun (26,5 persen).
Dalam kesempatan itu, Jokowi juga mengungkapkan sejumlah kebijakan dan langkah untuk menjaga kedaulatan dan harga diri bangsa. "Ini sudah mulai terlihat beranda terdepan kita menjadi layak dan membanggakan, seperti di Pos Lintas Batas Negara di Entikong Kalbar dan Motoain NTT," katanya.
Ia menyebutkan bahwa dulu Kantor Imigrasi dan Kantor Bea dan Cukai di Entikong seperti kandang, tetapi sekarang sudah 3-5 kali lebih baik dari sebelahnya atau negara tetangga. "Dulu di Motoain kantornya lebih jelek dari kantor kelurahan, saya minta agar dirobohkan dan dibangun baru, sekarang 3- 5 kali lebih baik dari tetangga. Dulu orang kita foto di sana, sekarang kebalikannya," katanya.
Sementara dari segi konektivititas, Jokowi menyatakan pemerintah ingin mempersatukan secara fisik dengan mempercepat pembangunan infrastruktur logistik. "Kita ingin Indonesiasentris, bukan Jawasentris. Dengan konektivitas itu, lalu lintas barang dan orang akan semakin lancar," katanya.
Sementara mengenai perkembangan tol laut 2016, Jokowi mengaku memang belum semuanya selesai, karena baru beberapa rute yang dikembangkan. "Tapi 2017 akan semakin kompleks rutenya, kapal besar akan semakin beredar di pelabuhan besar dan kecil di Indonesia dan lalu lintas barang dan manusia akan lancar, sehingga keadilan sosial dapat terwujud," katanya.
Ia menyebutkan, selain pembangunan fisik, pemerintah juga membangun infrastruktur sosial. "Melalui program Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, Program Pemberian Makanan Tambahan, diharapkan masyarakat yang belum naik ke sejahtera akan ke posisi yang lebih baik," kata Jokowi.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat mengalokasikan anggaran sebesar Rp 219 miliar untuk pengentasan kemiskinan selama tahun 2017. Berbagai program telah disiapkan sebagai upaya menurunkan angka kemiskinan Jawa Barat.
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan meyakini, angka kemiskinan di Jawa Barat akan terus menurun. Heryawan menargetkan tahun ini angka kemiskinan Jawa Barat berhasil dikurangi hingga angka 7,8 persen. Dari pencapaian sebelumnya yang berada di angka 8,77 persen.
Ia menyebutkan, Pemprov Jabar telah menyiapkan sejumlah program pengentasan kemiskinan. "Program kemiskinan dalam berbagai bentuk, ada bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, ada pendampingan untuk kemandirian seperti Jabar Caang, sanitasi lingkungan, aneka usaha, keterlibatan dalam proyek pembangunan infrastruktur," ujarnya. Selain itu, bantuan modal baik berupa kredit murah dan pencetakan wirausahawan baru menjadi bagian penanggulangan kemiskinan bagi Jawa Barat.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jawa Barat, Nurdialis mengatakan, program tersebut akan dijalankan selama 2017, dengan total sebanyak 91 program. Dalam anggaran tersebut, ada yang disiapkan untuk pembangunan rumah tidak layak huni (rutilahu). Anggaran untuk memperbaiki rutilahu warga miskin tersebut sebesar Rp 2,7 miliar.
Berdasarkan data dari BPKAD, ada 16 program bantuan perbaikan rutilahu yang akan dilakukan pada 2017. Dengan besaran rata-rata Rp 100 juta hingga Rp 500 juta. "Titiknya menyebar di antaranya Garut, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Indramayu juga ada," ujarnya.
Sementara itu, kata Nurdialis, bantuan tidak langsung juga akan dilakukan melalui program-program pelatihan serta pengembangan usaha, pertanian, dan peternakan. Diharapkan, melalui program tersebut, kesejahteraan warga semakin meningkat karena dapat berusaha secara mandiri. rep: Zuli Istiqomah/antara, ed: Satya Festiani
Ikuti Whatsapp Channel Republika