JAKARTA — Pemerintahan hasil Pemilu 2014 diharapkan bisa mengembalikan peran perusahaan negara yang bergerak di sektor jasa penunjang trans portasi dan logistik dari berorientasi
kepada profit menjadi berorientasi kepada layanan. Hal ini guna menekan biaya logistik dan stimulus pertumbuhan ekonomi. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bidang Logistik Carmelita Hartoto mengata kan, sektor yang diharapkan menjadi perusahaan yang berorientasi kepada pelayanan adalah bandar udara dan pelabuhan. “Apalagi, kedua sektor usaha tersebut masih di kuasai negara,” ujarnya.Selasa (3/6).
Menurut dia, baik bandara maupun pelabuhan seharusnya tidak dibebani deviden dan target keuntungan yang besar oleh negara. Ini karena kinerjanya tidak diukur dari besarnya endapatan maupun laba yang diperoleh, tetapi dari sisi efisiensi dan produktivitas dalam
pelayanan, sehingga dapat menciptakan tarif yang lebih kompetitif.
Dengan demikian, katanya, baik pelabuhan maupun bandara, dapat melakukan moratorium tarif yang dam paknya langsung dirasakan masyarakat.
Pelaku usaha logistik juga mengeluhkan adanya pendekatan tarif dalam menyelesaikan sejumlah masalah di pelabuhan,seperti memburuknya dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok, beberapa waktu lalu, sehingga investasi yang seharusnya dapat menurunkan biaya logsitik justru memberikan dampak sebaliknya.
Carmelita yang juga Ketua Umum Indonesian National Shipowners Asso ciation (INSA) itu enegaskan, per usaha an layanan publik yang berorientasi kepada keun tung an akan terdorong un tuk menaikkan tarif. Dam paknya, biaya-biaya pada kegiatan rantai pasok logistik menjadi ikut me ningkat dan mahal.
“Indonesia adalah ne gara paling boros dalam urusan biaya logistik, yakni 26 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Hal ini harusnya dilihat secara bersama dan terus diupayakan ntuk diturunkan,” tegasnya. Menurut dia, dalam rantai pasok logistik nasional, peran negara
se laku regulator diha rapkan dapat men ciptakan penyeimbang.
Ribuan perusahaan sangat bergantung kepada layanan dan efisiensi pada sektor usaha tersebut, baik di pelabuhan maupun bandara.Kalau diharuskan mengeruk laba besar dan deviden yang juga besar, tentu akan menjadi beban bagi masyarakat. rep:Aldian Wahyu Ramadhan/ ed: fitria andayani
Ikuti Whatsapp Channel Republika