JAKARTA -- Menteri Keuangan Chatib Basri mengaku tidak khawatir realisasi belanja modal hingga awal Juni 2014 masih tercatat rendah dan baru mencapai Rp 20,4 triliun atau 11,1 persen dari pagu dalam APBN sebesar Rp184,2 triliun. "Memang ada perlambatan dalam belanja modal, tapi kita sedang melakukan pengetatan, kalau tidak defisitnya tinggi," katanya di Jakarta, Rabu (3/7).
Chatib mengatakan, realisasi belanja modal akan meningkat pada kuartal III dan IV 2014 karena kementerian/lembaga biasanya baru melakukan pencairan dana untuk pembayaran proyek yang sudah ditenderkan menjelang akhir tahun.
Selain itu, belanja modal yang masih rendah ini merupakan keuntungan karena dapat mempermudah upaya pemerintah untuk menjaga kesinambungan fiskal dan menahan defisit anggaran tidak melampaui 2,5 persen terhadap PDB.
Biasanya, kata dia, penyerapan paling tinggi pada kuartal tiga dan empat. Sedangkan, defisit meningkat tajam pada akhir tahun. "Memang fiskalnya lebih ketat karena 'by design'. Karena kalau tidak begitu, saya tidak bisa mengamankan anggaran," ujarnya.
Data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) per akhir Mei 2014, realisasi pendapatan negara mencapai Rp 572 triliun atau 34,3 persen dari target Rp 1.667,1 triliun. Belanja negara mencapai Rp 605,7 triliun atau 32,9 persen dari pagu Rp 1.842,5 triliun.
Defisit anggaran tercatat Rp 33,7 triliun atau 19,2 persen dari target dalam APBN sebesar Rp 175,4 triliun. Jumlah defisit itu sekitar 0,32 persen terhadap PDB dari target 1,69 persen terhadap PDB.
Dari pendapatan negara, realisasi penerimaan perpajakan Rp 442,3 triliun atau 34,5 persen dari target Rp 1.280,4 triliun dan penerimaan negara bukan pajak Rp 129,2 triliun atau 33,5 persen dari target Rp 385,4 triliun.
Sementara, realisasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp 375,8 triliun atau 30,1 persen dari pagu Rp 1.249,9 triliun dan transfer ke daerah Rp 229,9 triliun atau 38,8 persen dari pagu Rp 592,6 triliun.
Realisasi subsidi energi sebanyak Rp 131,2 triliun atau 46,5 persen dari pagu Rp 333,7 triliun, yang terdiri dari subsidi BBM Rp 100,8 triliun atau 47,9 persen dari pagu Rp 210,6 triliun dan subsidi listrik Rp 30,3 triliun atau 42,5 persen dari pagu Rp 71,4 triliun.
Di sisi lain, pemerintah untuk pertama kalinya menjual obligasi atau Surat Utang Negara (SUN) dalam valuta asing berdenominasi euro seri RIEURO721 senilai satu miliar euro.
Ditjen Pengelolaan Utang Kemenkeu menyebutkan, pada 2 Juli 2014 Pemerintah RI melakukan transaksi penjualan SUN itu. Transaksi tersebut merupakan bagian dari Program Global Medium Term Notes (GMTN) RI sebesar 25 miliar dolar AS.
Tenor obligasi itu tujuh tahun atau jatuh tempo 8 Juli 2021, dengan tingkat kupon 2,88 persen, imbal hasil 2,98 persen, dan harga 99,37 persen.
Total penawaran yang masuk (total order book) untuk seri RIEUR0721 adalah sebesar 6,7 miliar euro sehingga terdapat kelebihan permintaan sebesar 6,7 kali.
Pendistribusian seri RIEUR0721 adalah untuk investor Inggris Raya sekitar 24 persen, investor Asia (24 persen), investor Jerman dan Austria (19 persen), investor AS (18 persen), investor Swiss (empat persen), dan 11 persen untuk investor negara Eropa lainnya. rep:meiliani fauziah/antara ed: zaky al hamzah
Ikuti Whatsapp Channel Republika