DEPOK -- Otoritas keuangan di Tanah Air dinilai perlu mewaspadai aliran modal ke luar negeri atau capital outflow sebagai respons pasar atas kebijakan suku bunga bank sentral Amerika Serikat, the Fed. Kebijakan yang menahan keluarnya modal ke luar negeri diperlukan untuk mengantisipasi terus tertekannya nilai tukar rupiah.
Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sempat menembus level Rp 12 ribu pekan lalu. Berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada Kamis (18/9), kurs rupiah mencapai Rp 12.030 per dolar AS. Nilai tukar rupiah kemudian menguat ke level Rp 11.985 per dolar AS (Jumat 19/9) dan Rp 11.972 per dolar AS (Senin 22/9).
Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan Firmanzah menilai, pelaku pasar keuangan tengah memperhatikan rencana the Fed yang akan mengatur tingkat suku bunga. Jika tidak ada kebijakan dari otoritas keuangan, capital outflow diprediksi terjadi di negara-negara berkembang termasuk Indonesia.
"Jika itu (penyesuaian tingkat suku bunga) dilakukan dan direspons (dengan penyesuaian tingkat suku bunga) juga oleh bank-bank sentral di negara berkembang, termasuk Indonesia, maka di satu sisi akan mencegah capital outflow tidak terlalu besar," ungkapnya Gedung Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Senin (22/9).
Dengan sentimen pelaku pasar tersebut, volatilitas suku bunga diprediksi terjadi dalam jangka waktu pendek dan menengah. Kebijakan suku bunga pun akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Firmanzah memprediksi pertumbuhan ekonomi nasional tidak setinggi target.
Sentimen pelaku pasar, lanjut Firmanzah, juga akan bergantung pada kebijakan ekonomi pemerintahan Joko Widodo. Jika harga bahan bakar minyak (BBM) dinaikkan, maka lonjakan inflasi diprediksi terjadi. "Ini perlu diwaspadai," ujarnya.
Kemungkinan capital outflow tersebut dinilai harus direspons otoritas keuangan dengan membuat aturan mengenai lalu lintas modal asing. Ekonom dari institute for development of economics and finance (Indef) Ahmad Erani Yustika mengatakan, penaikan suku bunga yang akan diambil the Fed harus dijadikan momentum Indonesia untuk pembersihan portofolio investasi.
"Modal asing yang masuk ke Indonesia di portofolio harus yang serius untuk melakukan investasi menengah dan panjang. Yang ingin bermain-main lebih baik dibuang," ungkapnya.
Pemerintah, Bank Indonesia (BI), dan OJK diminta untuk merumuskan pengendalian lalu lintas modal. Dia mencontohkan, investor yang boleh menempatkan dananya di Indonesia harus berjangka panjang minimal satu tahun. Alasannya, investor dengan investasi jangka pendek akan menyebabkan instabilitas sektor keuangan, seperti pelemahan nilai tukar rupiah. "Pembatasan atau pengendalian merujuk pada keinginan untuk membuat pasar di sektor keuangan lebih stabil," ujarnya.
Meski demikian, Erani tidak mengusulkan kenaikan suku bunga untuk membatasi capital outflow. Kenaikan suku bunga dianggap hanya akan memfasilitasi investor yang hanya ingin mengambil untung dan membebani perekonomian. "Aturan yang mengendalikan lalu lintas modal asing itu yang paling praktis," ujarnya. muhammad iqbal/satya festiani ed: nur aini
Ikuti Whatsapp Channel Republika