JAKARTA -- Masa pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II hanya tinggal 4,5 bulan. Dalam waktu yang singkat itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta para menteri untuk tidak mengambil kebijakan strategis sebelum dikonsultasikan dan dilaporkan kepadanya.
Kebijakan strategis yang dimaksud SBY, antara lain, kebijakan di bidang energi dan pertambangan yang menyangkut kontrak karya dan perizinan, bidang kehutanan, perdagangan, serta bidang usaha BUMN. Jika kebijakan strategis tersebut diambil, dikhawatirkan akan berimplikasi panjang bahkan menjadi warisan beban bagi presiden dan pemerintahan berikutnya.
“Sekarang kita ada dalam masa transisi, sehingga etika dan logikanya adalah keputusan strategis berjangka waktu menengah dan panjang termasuk penentuan pejabat utama, presiden dan pemerintahan mendatanglah yang lebih memiliki hak menentukan,” kata Presiden pada acara rapat kabinet terbatas di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/6).
Selain larangan mengambil kebijakan strategis, Presiden SBY pun meminta para menterinya tidak asal mencopot pejabat utama di kementeriannya. Contohnya, penggantian pejabat eselon satu dan direktur utama BUMN. Kalaupun terpaksa, penggantian pejabat harus memiliki landasan kuat, misalnya, yang bersangkutan memiliki kinerja buruk, memasuki masa pensiun, atau masalah serius lainnya. “Jangan main copot dan main ganti karena timing-nya tidak tepat,” tegas SBY.
Menurut SBY, larangan itu tidak berarti para menteri dipasung kewenangannya. Presiden menginginkan agar pemerintahan saat ini tidak mewariskan beban pada pemerintahan berikutnya. “Semangatnya bukan copot-mencopot, tapi harus bertenggang rasa kepada presiden yang akan datang dan bertenggang rasa kepada menteri dan pemerintahan mendatang,” katanya.
SBY mengaku telah melakukan evaluasi terhadap kinerja para menteri selama beberapa bulan terakhir. Hasilnya tak menggembirakan. Ada 10 kementerian yang kinerjanya di bawah harapan. Dia lantas meminta kinerja kementerian selama 4,5 bulan ke depan harus digenjot guna menunjukkan tanggung jawab kepada masyarakat untuk bekerja.
Kendati tak menjelaskan 10 kementerian mana yang kinerjanya tidak baik, SBY menyebut penyebab merosotnya kinerja kementerian itu lantaran para menterinya pecah konsentrasi. Menteri tak lagi fokus karena mempunyai tugas ganda dan berbagi waktu antara tugas pemerintahan dan kegiatan politik.
Menko Kesra Agung Laksono menerangkan, dari 10 kementerian yang dinilai Presiden SBY memiliki kinerja di bawah harapan, tiga di antaranya berada di bawah payung bidang kesejahteraan rakyat. Agung pun menyebut Kementerian Agama, Kementerian Perumahan Rakyat, serta Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai tiga kementerian yang kinerjanya tidak menggembirakan.
Namun, buruknya kinerja tiga kementerian itu tak ada hubungannya dengan kegiatan politik para menteri, seperti sibuk berkampanye. Buruknya kinerja lantaran ada poin kebijakan dan program yang tertahan dan tidak bisa dikerjakan. “Poin-poin inilah yang harus ditingkatkan,” katanya.
Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Pangi Syarwi Chaniago berpendapat, sikap SBY yang menggulirkan isu kinerja menteri hanyalah pencitraan, bukan pernyataan yang serius. rep:c30 ed: eh ismail
Ikuti Whatsapp Channel Republika