SURABAYA -- Jajaran Polda Jawa Timur siap melindungi warga asli lokalisasi prostitusi Dolly, Surabaya, yang merasa diintimidasi lantaran mendukung penutupan tempat prostitusi itu. Pihak kepolisian menegaskan, menjadi tugas polisi untuk melindungi masyarakat.
"Kalau ada laporan warga yang diintimidasi, ya silakan laporkan ke polisi. Jika ada unsur fakta pidana dan pasal hukum, kami akan tindak,” kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Awi Setiyono kepada Republika, Selasa (10/6).
Awi mengatakan, pihak kepolisian berada di pihak yang netral. Artinya, polisi tidak mendukung atau menolak penutupan prostitusi Dolly. Apalagi, kata dia, penutupan ini adalah tugas Pemerintah Kota Surabaya.
Namun, sebagai pengayom masyarakat, lanjut Awi, Polda Jatim siap mendukung jajaran Polrestabes Surabaya untuk memberikan pelayanan kepada jajaran Pemkot Surabaya dan semua elemen masyarakat warga Dolly. Perlindungan yang diberikan tidak terkecuali untuk warga yang mendukung penutupan prostitusi Dolly, tetapi mendapat tekanan dari oknum tertentu.
Tugas pengamanan penutupan Dolly ini dilakukan supaya semuanya berjalan lancar. Meski sejauh ini, pihaknya belum mendapatkan laporan dari warga yang diintimidasi akibat mendukung penutupan. Mengenai jumlah personel yang diterjunkan, Awi menyebutkan itu masih terlalu dini. “Nanti akan diumumkan. Yang jelas kami siap mem-back up Polrestabes Surabaya,” ujarnya.
Kepala Sub Bagian Humas Polrestabes Surabaya Kompol Suparti mengatakan, pihaknya masih berkoordinasi dengan banyak pihak terkait pengamanan saat penutupan Dolly pada 18 Juni nanti. Sampai saat ini, pihaknya belum bisa memberitahukan rencana pengamanan maupun berapa jumlah personel yang akan dikerahkan.
Rapat batal
Rapat dengar pendapat Komisi D DPRD Surabaya terkait rencana penutupan lokalisasi prostitusi Dolly dan Jarak batal digelar pada Selasa (10/6). Alasannya, rapat hanya dihadiri sejumlah kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD). “Yang hadir paling hanya bisa menjawab akan kami sampaikan kepada pimpinan kami, padahal persoalan yang kami bahas adalah deadline Wali Kota Surabaya terkait penutupan lokalisasi Dolly dan Jarak tanggal 18 Juni itu,” kata anggota Komisi D DPRD Surabaya Masduki Toha.
Beberapa SKPD yang kehadirannya diwakilkan, di antaranya Badan Perencanaan Pembangunan Kota, Dinas Sosial, Badan Pemberdayaan Masyarakat. Sedangkan, Dinas Pariwisata Surabaya langsung dihadiri kepala dinasnya Wiwik Widawati.
Masduki Toha mengatakan, rapat tidak bisa dilanjutkan karena dianggap tidak memberikan keputusan. Ia pun mengharapkan rapat selanjutnya dihadiri oleh para kepala SKPD. Selama ini, kata Masduki Toha, pihaknya tidak pernah diajak bicara soal rencana penutupan Dolly dan Jarak. “Kami dilibatkan pembicaraan soal penutupan lokalisasi Bangunrejo dan Tambak Asri, tetapi mengapa soal Sememi, Dolly, dan Jarak kami tidak pernah diajak bicara," ujarnya.
Anggota Komisi D lainnya Fatkhur Rahman spontan memberikan tanggapan terkait penutupan lokalisasi Dolly dan Jarak. “Siapa pun yang waras tentu sepakat dengan penutupan. Hanya saja proses, substansi, dan tahapannya harus dilalui dengan benar," kata Fatkhur.
Pernyataan keras Fatkhur spontan menuai tanggapan keras dari salah seorang warga yang meminta untuk meralat. Warga itu juga meminta Fatkhur meminta maaf karena dianggap tidak pantas mengucapkan kata-kata kasar di ruang rapat dewan. “Apa maksud Anda mengatakan seperti itu, tolong Anda ralat karena seakan menganggap kami semua yang datang ini adalah orang-orang yang tidak waras,” ujar seorang warga.
Mewakili warga terdampak yang hadir, Saputra alias Pokemon mengatakan, kehadiran SKPD yang hanya diwakili para wakilnya dianggap tidak menghargai undangan anggota dewan dan masyarakat yang sedang membutuhkan. Rapat dengar pendapat akhirnya ditunda pada Jumat (13/6). “Saya minta kepada dewan untuk memberikan peringatan atau sanksi. Jangan hanya bisa menerima gaji, tetapi pada saat dituntut pelayanannya terhadap warga malah menghilang," kata Saputra.
rep:rr leany sulistyawati/antara ed: andri saubani
Ikuti Whatsapp Channel Republika