SURABAYA -- Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menolak mundur dari rencana penutupan dan alih fungsi lokalisasi prostitusi Dolly dan Jarak. Deklarasi penutupan lokalisasi tetap akan dilaksanakan para Rabu (18/6). "Ya, sudah pasti itu. Deklarasi untuk penutupannya diadakan besok (hari ini). Rabu (18/6) malam," kata Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya Muhammad Fikser, Selasa (17/6).
Dia menerangkan, deklarasi penutupan Dolly akan digelar di Islamic Center Surabaya. Acara deklarasi akan dihadiri oleh Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharani. Dalam deklarasi itu, Fikser menjelaskan, pihak Kementerian Sosial (Kemensos) akan memberikan bantuan dana secara simbolis kepada wakil dari pekerja seks komersial (PSK) dan warga terdampak penutupan.
Menurut Fikser, setelah deklarasi penutupan itu, Pemkot Surabaya tidak menjamin kegiatan prostitusi di Dolly langsung sepenuhnya berhenti. Namun, Pemkot akan mulai mengikis praktik lokalisasi tersebut dengan cara memutus rantai ketergantungan nafkah warga Dolly dengan cara mengalihkan bisnis dan profesinya.
Untuk para PSK, kata Fikser, Pemkot Surabaya memberikan dua pilihan. Pilihan itu adalah tetap memiliki izin tinggal di Dolly dan Jarak, tapi beralih profesi atau pulang ke kampung halamannya. Fikser menegaskan, pemulangan PSK ke kampung halaman dilakukan bukan pemaksaan, tapi jika si PSK meminta. "Prioritas kami adalah warga. Warga yang ini adalah warga terdampak. Warga yang mencari nafkah hidup dari aktivitas prostitusi," tutur dia.
Salah seorang warga sepuh di gang Dolly, yang dikenal sebagai Abah Petruk mengatakan, tidak ada istilah penutupan aktivitas prostitusi di Dolly dan Jarak. Alasannya, kata dia, dua tempat lokalisasi itu memang tak satu kali pun pernah resmi dibuka. Petruk yang sejak 1965-an tinggal di kawasan itu menyarankan, Risma tetap dengan rencana mengalihfungsikan Dolly dan Jarak.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya juga meminta agar Pemkot Surabaya tetap menutup lokalisasi Dolly. Ketua DPRD Muhammad Machmud mengatakan, suara bulat dukungan DPRD siap menjadi amunisi pembelaan jika Risma mendapat perlawanan. "Harus ditutup. Targetnya memang harus ditutup. Itu sesuai dengan rencana semua badan pemerintahan," kata Machmud.
Rencana penutupan dan alih fungsi Dolly dan Jarak terus mendapat perlawanan. Pada Selasa (17/6), sejumlah pemuda dan warga, serta para pelaku bisnis prostitusi melakukan aksi penolakan penutupan di depan Islamic Center Surabaya. "Nggak ada yang mau tutup Mas. Siapa yang mau tutup. Kami akan melawan," kata Andre, salah satu anggota Front Pekerja Lokaliasi (FPL).
Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur telah mempersiapkan pengamanan untuk rencana penutupan lokalisasi Dolly dan Jarak pada Rabu (18/6). Kepala Bidang Humas Polda Jatim Kombes Pol Awi Setiyono mengatakan, pihaknya akan mem-back up seluruh kegiatan pengamanan tersebut.
Awi menuturkan, Polda Jatim telah menyiapkan sekitar 986 personel, dengan pelaksana lapangan dilakukan oleh Polrestabes Surabaya. Petugas yang akan terlibat dalam pengamanan, menurut dia, terdiri atas gabungan Polda Jatim sekitar 415 personel, 231 personel Polrestabes, 120 personel polsek di seluruh Kota Surabaya, dan 130 personel TNI. "Untuk kebaikan bersama, kami berada di tengah (netral) untuk memantau kegiatan pemerintahan," tutur dia. rep:bambang noryono/c73 ed: andri saubani
***
Dolly dalam Angka
1.449 jumlah PSK
300 Jumlah PSK tertular virus HIV/AIDS
52 Jumlah wisma lokalisasi
3.000 Jumlah perkiraan warga yang tinggal di sekitar Dolly
Rp 7,3 miliar bantuan dana kompensasi dari Kemensos
Sumber: Kemensos/DPRD Kota Surabaya
Ikuti Whatsapp Channel Republika