SURABAYA -- Lokalisasi Dolly akhirnya resmi ditutup pada Rabu (18/6) lewat sebuah deklarasi di Islamic Center Surabaya. Sebanyak 107 perwakilan warga asli lokalisasi prostitusi Dolly di Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Jawa Timur, membacakan deklarasi penutupan lokalisasi yang telah berdiri sejak zaman penjajahan Belanda itu.
Deklarasi penutupan lokalisasi Dolly dilaksanakan sekitar pukul 19.30 WIB. Ada empat poin yang dibacakan oleh warga dalam deklarasi yang berjudul "Deklarasi Alih Fungsi dan Alih Profesi Lokalisasi Dolly dan Jarak" itu. Keempat poin deklarasi intinya menjadikan wilayah Dolly sebagai daerah baru lewat pembukaan unit usaha yang sesuai dengan tuntutan agama dan peraturan yang berlaku.
Selain itu, deklarasi juga berisi permohonan warga agar menindak tegas pelaku tindak pidana perdagangan orang dan perbuatan asusila. Seusai pembacaan deklarasi, berlangsung penandatanganan nota kesepahaman rehabilitasi wilayah bekas lokalisasi Dolly oleh Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Kepala Polrestabes Surabaya Kombes Setija Junianta, dan Komandan Korem Bhaskara Jaya.
Menteri Sosial Indonesia Salim Segaf Al Jufri yang hadir dalam acara deklarasi penutupan mengapresiasi langkah yang telah diambil Risma. Salim mengaku, pihaknya sudah serius menangani masalah prostitusi di Jatim, termasuk Dolly, sejak Juni 2012. "Ibarat orang yang berusia lanjut usia, sudah seharusnya dia meninggal dunia. Apalagi (prostitusi Dolly) membawa kerusakan akhlak, dekadensi moral, merugikan anak, maka kita harus lakukan perubahan," ujar Salim.
Pada hari deklarasi penutupan, aktivitas perekonomian warga berhenti. Dari pantauan Republika terlihat pemilik toko dan warung serta para pelaku usaha di sekitar lokalisasi memilih untuk tak beroperasi. Berhentinya aktivitas perekonomian warga itu disebabkan ketakutan warga akan adanya kerusuhan. "Takut ada apa-apa (kerusuhan) nanti," kata Barudin, salah seorang pemilik toko, Rabu (18/6).
Bukan hanya toko-toko yang memilih tak beroperasi, pemilik warung kopi di pinggir jalan, atau yang biasa disebut giras, juga memilih tutup. Seorang pemilik giras bernama Anto menyatakan, tutupnya lapak usahanya juga lantaran takut akan adanya kerusuhan.
Saat menjelang waktu Isya, warga Dolly dan Jarak memilih untuk keluar dari rumah dan menjaga kawasan tersebut. Kebanyakan mereka adalah warga yang menolak rencana penutupan Dolly. Pemuda yang tergabung dalam Front Pekerja Lokalisasi (FPL), Komunitas Pemuda Independen (Kopi), dan Gerakan Rakyat Bersatu (GRB) menutup semua akses jalan dari dan menuju kawasan lokalisasi tersebut.
Seorang anggota FPL yang mengaku bernama Sinyo kepada Republika mengatakan, penutupan akses dari dan menuju Dolly dan Jarak itu lantaran tersiar kabar adanya sejumlah massa dari luar yang ingin masuk ke kawasan Dolly dan Jarak. Massa itu dikabarkan akan melakukan penutupan lokalisasi secara paksa.
Sementara di Jarak, aktivitas transaksi prostitusi pun berhenti. Biasanya, dentuman musik terdengar tak berjeda memekakkan telinga siapa pun yang melintas di kawasan itu. Namun kemarin, suara azan dari tiga masjid di lingkungan itu terdengar nyaring.
rep:rr leany sulistyawati/bambang noroyono/c83 ed: andri saubani
***
Hari-hari Penutupan Dolly
November 2011
Gubernur Jawa Timur Soekarwo menandatangani deklarasi "Menata Kota Bersih Dari Asusila" bersama dengan MUI di Surabaya. Soekarwo saat itu menargetkan lokalisasi prostitusi Dolly ditutup pada 2012.
Desember 2013
Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya melakukan pemaparan soal desain alih fungsi pembangunan 12 kawasan bekas lokalisasi, termasuk Gang Dolly, menjadi Unit Pengembangan (UP) oleh Pemkot Surabaya. Kawasan Dolly dan sekitarnya diproyeksikan menjadi sentra bisnis dan perdagangan.
Mei 2014
Rencana penutupan Dolly oleh Pemkot Surabaya sempat mendapat penolakan dari salah satu fraksi di DPRD Kota Surabaya, yakni Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Namun, Ketua DPC PDIP Wisnu Sakti Buana meralat sikap fraksinya di DPRD dan ikut mendukung penutupan Dolly.
Mei-Juni 2014
Warga sekitar Dolly yang mendukung penutupan lokalisasi mengaku mendapatkan intimidasi dari sekelompok orang. Polda Jawa Timur mengimbau warga yang diintimidasi melapor ke polisi untuk mendapatkan perlindungan.
9 Juni 2014
Sekitar 1.400 PSK Dolly berkirim surat ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Komnas HAM meminta dukungan penolakan penutupan lokalisasi.
17 Juni 2014
Kemensos mengirim dana bantuan Rp 7,3 miliar untuk kompensasi bagi 1.449 PSK Dolly.
18 Juni 2014
Deklarasi penutupan Dolly dilaksanakan di Islamic Center Surabaya dihadiri Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri. Pada hari yang sama di kawasan lokalisasi terjadi demonstrasi dan penutupan jalan-jalan akses ke Dolly oleh massa yang menolak penutupan Dolly.
Selama menjabat wali kota Surabaya, Tri Rismaharini sukses menutup empat lokalisasi prostitusi selain Dolly. Berikut daftarnya:
Lokalisasi Wilayah Ditutup
Dupak Bangunsari Surabaya Utara 21 Desember 2012
Tambaksari Kecamatan Krembangan 28 April 2013
Moroseneng Surabaya Barat 22 Desember 2013
Klakah Rejo Surabaya Barat 22 Desember 2013
Sumber: Pusat Data Republika Pengolah: Andri Saubani
Ikuti Whatsapp Channel Republika