oleh:Umar Juoro -- Berkaitan dengan melemahnya nilai rupiah belakangan ini, banyak pihak mengaitkannya dengan defisit transaksi berjalan dan persaingan pilpres yang semakin intensif. Nilai rupiah telah menembus batas psikologis Rp 12 ribu per dolar AS.
Sementara, ekspor masih lemah, impor terutama minyak, tidak dapat ditekan secara berarti yang membuat defisit transaksi berjalan masih terbuka lebar. Perkembangan ekonomi dunia, khususnya Cina yang merupakan tujuan utama ekspor, masih lemah.
Sementara itu, menekan impor dengan kenaikan suku bunga, pajak barang mewah, dan pembatasan lainnya semakin menurunkan pertumbuhan ekonomi. Jika defisit transaksi berjalan ditekan dengan terus menurunkan konsumsi maka pertumbuhan ekonomi akan menurun lebih besar lagi.
Melemahnya nilai rupiah sebenarnya juga menekan impor karena harga impor semakin tinggi dan selanjutnya akan menurunkan defisit transaksi berjalan. Namun, pelemahan nilai rupiah yang terlalu besar juga menekan fundamental perusahaan. Perusahaan yang awalnya mengalami kerugian selisih kurs kemudian akan mengalami permasalahan kerugian yang berlanjut karena kenaikan biaya dan menurunnya penjualan.
Mengaitkan pelemahan nilai rupiah dengan intensifnya persaingan di pilpres yang juga pernah dikemukakan Menteri Keuangan adalah bersifat lebih spekulatif. Para investor pasar keuangan yang semula memperkirakan Jokowi akan memenangkan pilpres menjadi ragu karena elektabilitasnya stagnan, bahkan dalam beberapa hal mulai menurun. Kemungkinan Prabowo akan mengalahkan Jokowi menjadi terbuka. Sementara itu, Prabowo di kalangan investor keuangan masih ditandai sebagai antiinvestor asing sebagaimana yang banyak ditulis media asing.
Namun, sebenarnya sikap investor pada umumnya adalah pragmatis dalam pengertian, mereka juga realistis bahwa Indonesia adalah negara demokrasi sehingga keputusan rakyatnya untuk memilih pemimpin menjadi hak rakyat sepenuhnya.
Karena itu, mengaitkan pelemahan nilai rupiah dengan kemungkinan yang semakin besar Prabowo-Hatta akan memenangkan pemilihan pilpres terlalu dilebih-lebihkan. Permasalahan fundamental ekonomi dalam hal defisit transaksi berjalanlah yang sebenarnya menjadi permasalahan utama yang harus diatasi.
Tambahan lagi, pelaku ekonomi juga akan semakin menyadari bahwa dukungan mayoritas partai-partai di DPR terhadap Prabowo-Hatta dapat membuat pemerintahan yang lebih efektif jika Prabowo-Hatta menang dalam menjalankan kebijakan ekonominya terutama dalam mengatasi berbagai hambatan bagi perkembangan ekonomi. Koalisi politik tidak hanya mengantarkan pada pemenangan pilpres, tetapi juga dalam menjalankan pemerintahan yang efektif.
Untuk membuat perusahaan tidak harus terpukul secara fundamental dengan pelemahan nilai rupiah maka fasilitas hedging (lindung nilai) harus dikembangkan. BUMN, khususnya yang bertransaksi besar dalam valuta asing, seperti Pertamina dan PLN, diberikan fasilitas hedging lengkap dengan perangkat hukumnya supaya tidak disalahartikan sebagai kerugian negara jika terjadi risiko hedging ini.
Aliran modal masuk dan keluar yang terlalu bebas juga harus mulai dikendalikan. Ini tidak berarti harus dilakukan kendali modal (capital control) yang ketat, tetapi adanya langkah-langkah yang perlu dilakukan supaya perekonomian tidak terlalu dipengaruhi oleh keluar dan masuknya modal jangka pendek dalam jumlah besar.
Tentu saja upaya utama adalah bagaimana mengatasi defisit transaksi berjalan. Dalam jangka pendek, impor minyak harus dikendalikan, kuota tidak boleh dilampaui. Tantangan pemerintah baru dalam jangka menengah adalah meningkatkan daya saing produk ekspor untuk mengimbangi kecenderungan impor yang terus meningkat. Kita tidak bisa mengonsumsi barang impor yang terus meningkat tanpa diimbangi oleh kemampuan kita dalam ekspor.
Bagi pemerintah baru nanti, upaya meningkatkan daya saing ekspor dan memfasilitasi investasi yang berorientasi ekspor menjadi salah satu prioritas. Dalam hal ini stabilitas nilai rupiah kita banyak bergantung pada kemampuan ekspor.
Ikuti Whatsapp Channel Republika