JAKARTA -- Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mendesak Kapolri segera mengeluarkan aturan jilbab bagi polisi wanita (polwan). Alasannya, DPR telah menyetujui anggaran pengadaan seragam jilbab polwan.

Ketua PP Muhammadiyah Yunahar Ilyas mengatakan, setelah Komisi III DPR menyetujui pagu anggaran jilbab polwan saat rapat kerja bersama Polri, Rabu (2/7), kini sudah ada alasan lagi bagi Kapolri menunda realisasi aturan jilbab polwan. "Segera saja keluarkan izin dan model seragamnya. Kemudian, beri tahu kalau anggaran cair tahun depan dan kalau polwan mau buat dana sendiri, ya silakan. Saya yakin polwan tak keberatan pakai dana pribadi yang penting izinnya ada," kata Yunahar kepada Republika, Kamis (3/7).

Selama ini, kata Yunahar, Kapolri selalu menunda pembolehan polwan berjilbab lantaran ketiadaan anggaran dan model jilbab yang cocok. Alasan ini seharusnya sirna manakala DPR menyetujui anggaran jilbab polwan. Walaupun anggaran itu masuk dalam pagu anggaran Polri 2015, tapi Kapolri bisa menindaklanjutinya dengan memberikan izin terlebih dahulu.

Menurut Yunahar, faktor anggaran sebenarnya bukan masalah prinsip dalam pembolehan polwan berjilbab. Banyak organisasi masyarakat Islam yang bersedia menyediakan dana untuk pengadaan seragam bagi polwan. "Masalahnya tinggal izin Kapolri saja. Ini kan hak beribadah sesuai agama masing-masing yang sudah diatur dalam undang-undang."

Hal-hal teknis yang menjadi alasan Kapolri menunda ketentuan jilbab polwan seharusnya tidak perlu terjadi. Apalagi, banyak pihak yang mendesak dan menunggu cukup lama realisasi aturan tersebut. "Bikin mudah saja. Sekarang yang perlu ditanyakan apakah ada iktikad baik dari Kapolri?" ujar Yunahar.

Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Ronny F Sompie menegaskan, Kapolri telah memerintahkan tim penyiapan keputusan polwan berjilbab. Tim ini masih bekerja dan belum mengeluarkan keputusan apa pun terkait jilbab polwan. "Artinya, sampai saat ini, Kapolri masih terus perintahkan tim yang menggodok penyiapan keputusan tersebut," kata Ronny, kemarin.

Dalam rapat kerja antara Komisi III dan Polri yang diwakili Wakapolri Komjen Polisi Badrodin Haiti, Rabu (2/7), DPR sudah menyetujui anggaran jilbab polwan. Pada 2015, Polri akan mendapatkan total anggaran Rp 47,566 triliun.

Anggaran itu untuk 13 program yang mencakup enam program generik dan tujuh program teknis guna menunjang operasi 1.230 satuan kerja di lingkungan Polri. Alokasi untuk program generik mencapai Rp 34,515 triliun, sedangkan program teknis Rp 13,051 triliun. Anggaran jilbab polwan masuk ke dalam alokasi dana program generik. rep:wahyu syahputra/c54/c87 ed: eh ismail

Ikuti Whatsapp Channel Republika