JAKARTA –– Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menginstruksikan seluruh jajarannya untuk bersiaga menjelang enetapan dan pengumuman hasil Pemilu Presiden (Pilpres) 9 Juli pa daSelasa (22/7) mendatang. Setiap
kepolisian daerah (polda) se-Indonesia diminta menyiapkan 300 personel untuk menga wal proses rekapitulasi yang di se lenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan KPU daerah.
“Saat ini, setiap TPS KPUD akan menggelar rapat pleno dan semua kapolda di 31 Provinsi sudah menyiagakan masing-masing personelnya sebanyak 300 orang untuk mengamankan jalannya rapat,” kata Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Ronni F Sompie, di Jakarta, Sabtu (19/7).
Dengan jumlah personel yang demikian itu, ia berharap proses penghitungan suara hingga pengumuman pemenang pilpres berjalan dengan aman dan lancar.Ronny berharap, masing-masing pihak menerima hasil keputusan KPU dengan lapang dada tanpa melakukan tindakan anarkistis.
Foto:Raisan Al Farisi/Republika
Simulasi Pengamanan KPU
Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi Dwi Priyatno menyatakan, pihaknya bekerja sama dengan TNI menyiapkan sebanyak 31 ribu personel untuk mengaman kan proses rekapitulasi padaSelasa (22/7), terdiri atas 21 ribu personel Polri dan 10 ribu personel TNI. Personel gabungan itu akan ditempatkan di 471 titik di Jakarta, seperti KPU, Istana Negara, dan sejum lah objek vital seperti sentra perekonomian.
“Dari pimpinan Polri mengharapkan jangan sampai ada pengerahan massa. Kalau tidak ada izin, kita bisa bu bar kan
sesuai Pasal 510 KUHP tentang Keramaian Umum,” kata Dwi Priyatno selepas memantau simulasi di Bundaran HI, Sabtu.
Ia berharap semua pihak menghormati keputusan yang dikeluarkan KPU. “Kita harapkan mereka menjadi negarawan. Kalau ada protes, silakan ke MK (Mahkamah Konstitusi). Ada waktu tiga hari, jika keberatan, silakan diajukan,”ujarnya.
Pangdam Jaya Mayjen TNI Mulyono mengimbau agar tidak ada pengerahan massa saat proses rekapitulasi suara di KPU. Pihaknya akan mengambil tindakan tegas kepada pihak yang membangkang dan melakukan kerusuhan.
Mulyono menambahkan, tugas aparat keamanan (Polri dan TNI) adalah menjaga situasi negara dalam keadaan kondusif. Karena itu, pihaknya akan melakukan pengamanan penyelenggaraan pilpres sejak rekapitulasi suara hingga pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih. “Semua pihak harus saling bersinergi,” tutur Mulyono.
Ketua KPU Husni Kamil Manik menyatakan, pihaknya juga berharap semuanya berjalan stabil tanpa ada gangguan.
Pihaknya memercayakan masalah keamanan kepada pihak berwenang. “Dari KPU persiapannya normal-normal saja.
Kita kan bukan pertama kali melakukan rekapitulasi suara,” ujar Husni menjelang memimpin sidang lanjutan rekapitulasi suara pemilu luar negeri di kantor KPU, Jakarta, kemarin.
Pihaknya akan mengundang kedua pasangan caprescawapres, yakni Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla, untuk hadir pada saat rekapitulasi akhir.“Mereka semua diundang dan kita harapkan semuanya berjalan lancar,” terangnya.
Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Indria Samego,meminta KPU juga jujur sehingga masing-masing pasangan capres-cawapres tidak khawatir akan adanya kecurangan dalam penyelenggaraan pilpres. “Perhitungan suara kan sudah dari bawah dan masingmasing saksi juga sudah menandatangani di setiap tingkatan,” ujar Samego. rep:wahyu syahputra/c62/c70/c80/c83/c87 ed: syahruddin el-fikri
Ikuti Whatsapp Channel Republika