JAKARTA -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami proses pembahasan anggaran dana haji di Komisi VII DPR dalam pengembangan penyidikan kasus dugaan korupsi dana haji. KPK meminta keterangan anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan Said Abdullah terkait politik anggaran.
Said menjadi saksi tersangka dugaan korupsi penyelenggaraan haji yang juga mantan menteri agama Suryadharma Ali, Jumat (15/8). Dia memberikan keterangan kepada penyidik KPK selama tujuh jam. Menurut dia, penyidik mengajukan 14 pertanyaan.
Pertanyaan-pertanyaan itu tidak hanya terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji tahun anggaran 2012-2013. Penyidik juga bertanya mengenai politik anggaran. Said menjelaskan, penyidik KPK menanya kan kebijakan yang diambil panitia kerja (panja) haji bentukan Komisi VIII DPR pada 2012.
Menurut dia, proses panja berlangsung seperti tahun-tahun sebelumnya dan tidak mengalami perubahan. Anggota Badan Ang gar an (Banggar) DPR itu menyata kan, tidak ada kejanggalan berkaitan dengan proses di DPR.
Komisi VIII selaku mitra kerja Kementerian Agama membentuk panja untuk melakukan pengawasan ketat terhadap anggaran haji. Karena itu, dia menilai tidak ada penyelewengan anggaran haji pada tahun anggaran 2012. "Tiap tahun panja itu ritual DPR dan biasa saja," ujar dia.
Said mengatakan, penyidik juga bertanya apakah dia mengetahui alasan Suryadharma mengajak beberapa keluarga dan koleganya menggunakan sisa kuota haji untuk melaksanakan ibadah haji. "Saya orang yang mengecam haji jumbo.
Dari sisi sebagai pejabat publik, harusnya tidak dilakukan," kata dia.
Kemarin, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap politisi Partai Demokrat Nurul Imam Mustofa dan pegawai PT Al-Amin.
Namun, Juru Bicara KPK Johan Budi SP mengatakan, Nurul tidak ha dir dalam pemeriksaan karena mengikuti rapat paripurna DPR.
KPK menjerat Suryadharma dengan Pasal 2 Ayat 1 dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) junctoPasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana junctoPasal 65 KUHPidana. rep:c62, ed: ratna puspita
Ikuti Whatsapp Channel Republika