JAKARTA - Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) belum bisa memastikan kabinet yang akan dipimpinnya nanti akan ramping atau tidak. Jokowi merasa perlu melakukan pembicaraan dengan berbagai pihak sebelum memutuskan format kabinet. “Kabinet belum bicara. Dengan partai juga belum bicara. Dengan Pak Jusuf Kalla juga belum bicara,” kata Jokowi kepada wartawan, di Jakarta, Ahad (24/8).
Jokowi mengakui, hingga kini belum ada kejelasan soal arsitektur kabinet. Dia hanya menyampaikan, dirinya memiliki hak prerogatif dalam memilih menteri. “Kelembagaan belum jelas, apa 30, 34 kementeriannya, apa cuma 20," ujarnya.
Jokowi mengatakan, dirinya masih terus mematangkan program-program untuk pemerintahannya kelak. Menurutnya, program-program itu tidak akan berbeda dengan visi-misi dan janji kampanye yang telah ia sampaikan. "Masih dipersiapkan. Yang jelas, program-program pokok yang sudah saya sampaikan bolak-balik ke masyarakat. Masak saya ulang terus," ujarnya.
Foto:Rakhmawaty La'lang/Republika
Presiden terpilih Joko Widodo mulai beraktivitas menggunakan mobil dinas barunya dan pengawalan pasukan pengamanan Presiden di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (23/8).
Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto membantah adanya isu perbedaan pendapat antara Jokowi dan Jusuf Kalla soal postur kabinet mendatang. Hasto yang juga anggota Tim Transisi menyatakan, hingga kini timnya masih terus membahas soal kabinet di kantor Tim Transisi. “Kata siapa yang satu (Jokowi) mau ramping yang satu (JK) mau gemuk?” kata Hasto, kemarin.
Menurut Hasto, Tim Transisi belum bisa berkesimpulan apakah kabinet Jokowi-JK nantinya akan ramping atau tidak. Alasannya, tim masih berdiskusi dengan beberapa pihak yang berkepentingan. “Nanti kalau sudah selesai, kita sampaikan,” kata Hasto.
Deputi Tim Transisi Jokowi-JK, Anies Baswedan, mengatakan, pembahasan untuk opsi-opsi struktur kabinet masih belum final. Masih ada waktu yang cukup untuk menyelesaikannya sebelum Jokowi-JK resmi dilantik menjadi presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober nanti. “Masih ada beberapa opsi yang didiskusikan dan belum final. Kan masih ada waktu,” kata Anies.
Anies mengatakan, menyusun opsi untuk struktur kabinet tidak bisa dilakukan dengan terburu-buru. Alasannya, semua harus disesuaikan dengan kebutuhan untuk memastikan bahwa janji-janji kampanye Jokowi-JK bisa diimplementasikan. Janji-janji itu harus dipastikan bisa berjalan. “Jadi, postur arsitektur tidak bisa dibuat di awang-awang, harus sesuai dengan apa yang dikerjakan, bagaimana style kepemimpinannya, apa dasar filosofinya, baru kemudian dijalankan," ujarnya.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyerahkan sepenuhnya persoalan komposisi kabinet kepada Jokowi. Menurut Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, partai koalisi pendukung Jokowi baru akan berkumpul membahas kabinet pada bulan September. “Soal menteri terserah beliau (Jokowi),” kata Muhaimin.
Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Arie Sudjito, berpendapat, rencana perampingan kabinet yang dilontarkan Jokowi tidak perlu dihalangi. Penyusunan kabinet sesuai dengan kebutuhan dan pencapaian visi-misi pasangan Jokowi-JK menurutnya memang harus dilakukan. “Zaman SBY itu (kabinet) terlalu gendut, terlalu bengkak. Itu hasil dari politik transaksional di mana kementerian dikavelingi partai-partai.” rep:muhammad akbar wijaya/mas alamil huda/ira sasmita ed: andri saubani
Ikuti Whatsapp Channel Republika