JAKARTA -- Nasib proyek rencana induk Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) kini berada di tangan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berharap proyek ambisius ini dapat dilanjutkan.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Armida Alisjahbana meminta presiden terpilih Jokowi mempertimbangkan keinginan pemerintah daerah dan para investor dalam menentukan keberlanjutan proyek MP3EI. "Harus didengar dong, keinginan pemerintah daerah, keinginan investor, apakah ini (MP3EI) sesuatu yang bagus atau tidak," kata Armida seusai menghadiri "Refleksi Tiga Tahun Pelaksanaan MP3EI" di Jakarta, Rabu (3/9).

Armida mengklaim, MP3EI merupakan proyek yang cukup berhasil dan telah memberikan manfaat untuk pertumbuhan ekonomi daerah. Realisasi MP3EI hingga Juni 2014 telah mencapai Rp 854 triliun dari 382 proyek. Sebanyak Rp 544 triliun di antaranya, kata Armida, dikucurkan untuk pembangunan di luar Jawa. 

Setelah presiden terpilih Jokowi dilantik pada 20 Oktober, target jangka pendek realisasi pembangunan awal MP3EI pada semester II 2014, yakni sebanyak 132 proyek senilai Rp 443,5 triliun. Namun, ini akan tergantung kebijakan presiden terpilih. "Semuanya tergantung presiden terpilih, ya. Yang penting masalah-masalah besar harus diatasi," kata dia.

Namun, anggota tim ekonomi Jokowi-Jusuf Kalla saat kampanye, Iman Sugema, mengatakan, MP3EI bukan merupakan platform Jokowi. Hal prioritas yang dilakukan presiden terpilih adalah melaksanakan janjinya saat masa kampanye, di antaranya seperti pembangunan rel kereta api ganda dan tol laut.

Meski demikian, kata Iman, bukan berarti semua program di MP3EI tidak akan dilaksanakan.  Perlu dipilah kembali proyek yang jadi skala prioritas. "Ya, seperti kereta api ganda itu kan ada di MP3EI itu yang akan kita dorong," ujar pengamat dari Megawati Institute itu.

Deputi Tim Transisi Jokowi-JK Hasto Kristiyanto menambahkan, evaluasi MP3EI akan dilakukan. Pemerintahan Jokowi-JK tidak akan merombak total apa yang ada saat ini. "Apa yang positif akan dipertahankan. Yang penting adalah implementasinya,'' tutur Hasto. Hasto menilai, MP3EI bukanlah program tanpa rencana, melainkan pasti sudah melalui berbagi kajian. Anggota Komisi Keuangan DPR dari PDIP Arif Budimanta mengatakan, MP3EI bagus terutama dalam konteks konektivitas.

MP3EI menjadi proyek mercusuar pemerintahan Presiden SBY jilid II. Proyek jangka panjang 2011-2025 ini diluncurkan pada 27 Mei 2011 di Jakarta Convention Center. Peluncuran digelar secara meriah dan dihadiri para pejabat tinggi negara dan perwakilan negara lain. MP3EI bertujuan untuk percepatan dan pemerataan pembangunan. Pemerintah membagi enam koridor yang diharapkan dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Dalam sambutannya ketika itu, SBY mengatakan, pembangunan di enam koridor merupakan bukti MP3EI bukanlah omongan di atas kertas.

Terhambat

Armida mengungkapkan, dari 382 proyek yang telah berjalan, sebanyak 208 merupakan proyek infrastruktur dan 174 sektor rill. Total investasi yang terserap untuk infrastruktur sebesar Rp 544 triliun dan Rp 412 triliun buat sektor riil.

Menurut Armida, proyek infrastruktur banyak dilakukan di luar Jawa. Di koridor ekonomi Sumatra, misalkan, terdapat 41 proyek infrastruktur dan 24 proyek rill yang terlaksana.  Kemudian, di koridor Kalimantan 47 proyek infrastruktur dan 47 sektor rill. Koridor Sulawesi sebanyak 24 proyek infrastruktur dan 26 proyek rill. Koridor Bali dan Nusa Tenggara 28 proyek infrastruktur dan lima proyek rill, sementara di Papua-Maluku 22 proyek infrastruktur dan lima proyek rill.  

Koridor Jawa menjadi yang tertinggi dalam pembangunan sektor riil, yakni mencapai 67 proyek,  sedangkan untuk sektor riil 35 proyek.

Pendanaan proyek MP3EI menyerap kontribusi secara signifikan dari investasi BUMN dan swasta. Untuk sumber dana infrastruktur, Armida mengungkapkan, 38 persen atau Rp 157 triliun merupakan investasi BUMN, 32 persen atau Rp 133 triliun berasal dari pemerintah, dan 7 persen atau Rp 29 triliun merupakan investasi swasta.

Armida mengakui, banyak proyek infrastruktur terhambat pelaksanaannya karena sulitnya pembebasan lahan. "Tuntutan ganti rugi terlalu tinggi," ujarnya. Selain itu, penggunaan lahan pun menjadi masalah. Sebagai contoh, yaitu penggunaan lahan sebagai hutan lindung atau area pertambangan. Alasan lainnya, kata dia, adalah belum terselesaikannya Rencana Tata Ruang Daerah. Ditambah pasokan energi listrik yang masih kurang, terutama di luar koridor ekonomi Jawa.

rep:satya festiani/fuji pratiwi/c88/c87/antara ed: teguh firmansyah

Ikuti Whatsapp Channel Republika