JAKARTA --Opsi kabinet ramping yang diusulkan Tim Transisi Jokowi- JK batal diimplementasikan. Pemerintahan mendatang tetap mempertahankan 34 kementerian dengan komposisi 19 kementerian tetap, 6 kementerian dengan nomenklatur (penama an) baru, 6 kementerian gabungan, dan 3 kemen terian baru.

Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla (JK) mengatakan, tidak ada perubahan besar dalam kabinetnya nanti. Ia bersama Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) sepakat bila jumlah kementeriannya tetap sama dengan yang ada sekarang ini.

"Posturnya tetap 34 kementerian.

Perubahan tidak besar-besaran. Seperti apa, sekarang masih disusun, yang penting tim harus segera menyelesaikannya sesuai jadwal," kata JK seusai berkomunikasi dengan Tim Transisi Jokowi-JK di Rumah Transisi, Menteng, Jakarta, Jumat (12/9).

Kepala Staf Kantor Transisi Rini Soemarno menambahkan, setelah melakukan kajian secara menyeluruh, memang tidak mudah merampingkan jumlah kabinet. Selain itu, jumlah kementerian tidak menjamin adanya efektivitas birokrasi.

Ia bersama deputi tim transisi rencananya akan segera berkonsultasi dengan Menteri Pendayagunaan Apara tur Negara dan Reformasi Biro krasi (Menpan RB) Azwar Abubakar terkait arsitektur kabinet ini. Kajian itu harus segera diselesaikan pada 15 September mendatang."JK tadi sudah ingatkan kami agar opsi kabinet yang kami usulkan ini bisa rampung, Ahad (15/9).

Makanya, Jumat malam ini, tim ingin segera berkonsultasi dengan Menpan RB," ujar Rini.Wamenpan RB, Eko Prasojo, menyampaikan, rekonstruksi kabinet harus memperhatikan kemampuan pemerintah baru.

Jangan sampai melakukan transformasi besar tanpa pertimbangan efisiensi dan efektivitas dengan waktu singkat. Selain kementerian, kata Eko, pemerintah mendatang juga harus memikirkan 28 lembaga pemerintah non-kementerian (LPNK)

dan 88 lembaga non-struktural (LNS) yang diatur undang-undang. rep:andi mohammad iqbal/muhammad akbar wijaya, ed:teguh firmansyah

Ikuti Whatsapp Channel Republika