JAKARTA -- Presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) akan merombak birokrasi pemerintah secara bertahap. Keduanya tak ingin isu perombakan mengganggu kinerja pada awal pemerintahan baru.
Ketua DPP PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari mengatakan, kalau perubahan besar-besaran arsitektur kabinet digagas sejak awal, pemerintah hanya terfokus pada urusan tersebut. Padahal, butuh waktu satu sampai dua tahun untuk menyempurnakan fungsi kementerian.
"Jokowi-JK tidak ingin kehilangan waktu di awal pemerintahannya tanpa memberikan hasil kepada masyarakat. Rekonstruksi dalam birokrasi tetap berlangsung lima tahun ini, tapi secara bertahap, pelan-pelan," kata Eva saat dihubungi Republika, Ahad (14/9).
Perombakan struktur organisasi pemerintah, kata dia, akan membuat roda birokrasi tak efektif. Itulah alasan mereka tetap mempertahankan jumlah kabinet tetap 34 kementerian.
Namun, dalam perjalanan pemerintahan mendatang, Jokowi-JK akan melihat efektivitas kementerian. Penggabungan atau perubahan nama harus melalui proses, juga melihat mana yang dianggap tumpang tindih dan menghabiskan anggaran. "Jadi, pada pelantikan 20 Oktober nanti, tidak langsung berubah arsitektur pemerintahan ini, baik pada postur kabinet maupun urusan di dalam kementerian itu sendiri," ujarnya.
Tim Transisi Jokowi mengusulkan 34 kementerian seperti era pemerintahan sebelumnya. Hanya saja, ada sedikit perubahan dari sisi komposisi. Tim Transisi mengusulkan agar 19 kementerian tetap, 6 kementerian dengan nomenklatur (penamaan) baru, 6 kementerian gabungan, dan 3 kementerian baru.
Salah satu contoh kementerian tetap adalah Kementerian Luar Negeri. Kementerian yang mengalami pemecahan fungsi adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Pendidikan Tinggi dan Riset Teknologi.
Kemudian, kementerian dengan penamaan baru adalah Kementerian Pekerjaan Umum menjadi Kementerian Infrastruktur. Terakhir, untuk tiga kementerian baru adalah Kementerian Agraria, Kementerian Ekonomi Kreatif, dan Kementerian Kependudukan dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Beragam opsi ini masih dikaji Jokowi.
Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding menambahkan, postur kabinet itu tentu harus melihat bagaimana kebutuhan implementasi program Jokowi-JK. Sejak awal, Karding mengatakan, parpolnya melihat jumlah 34 kementerian masih ideal dengan kondisi sekarang ini.
"Keinginan Jokowi-JK melakukan revolusi mental itu jangan hanya dilihat dari kerangka kementerian saja. Hal yang terbukti mereka lakukan, seperti rencana penghematan anggaran, dapat menjadi contoh. Jika kabinet dirampingkan tapi fungsinya lemah, untuk apa?" kata Karding.
PKB setuju dengan upaya tim transisi menggabungkan sejumlah kementerian agar bisa lebih fokus melayani rakyat. Rencana perombakan di pemerintah jangan sampai mengganggu jalannya birokrasi. "Kalau tidak besar-besaran, tidak masalah. Hal terpenting, kepemimpinannya baik," ujar dia.
Joko Widodo, Jusuf Kalla (JK), dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menggelar rapat khusus membahas postur kabinet dan RUU Pilkada di kawasan Megamendung, Puncak, Bogor, Ahad (14/9). Rapat khusus itu juga dihadiri 200-an kader dari partai pendukung.
Jokowi akan mempersilakan partai pendukungnya memberikan usulan nama terkait calon menteri. "Kalau ada usul-usul, tiap partai mengusulkan nama, tidak masalah. Mau mengajukan 100 nama, 50 nama, tidak masalah," ujarnya, Ahad (14/5).
rep:andi mohammad ikhbal/c87 ed: teguh firmansyah
Komposisi Kabinet Jokowi-JK
Total Jumlah 34 kementerian
Kementerian yang tetap 19
Kementerian dengan nama baru 6
Kementerian yang digabung 6
Kementerian baru 3
Sumber: Pernyataan Wapres terpilih Jusuf Kalla
Ikuti Whatsapp Channel Republika