Pemerintah diminta segara mencari pemondokan pengganti yang layak.
REPUBLIKA.CO.ID, JEDDAH -- Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Indonesia di Arab Saudi menemukan sebanyak sembilan dari 10 Majmuah (penyedia akomodasi jamaah haji) di Kota Madinah ternyata tidak menjalankan komit - mennya atau wanprestasi.
"Dari 10 majmuah, sembilan di antaranya tidak memenuhi komitmen yang diharapkan,"
kata Ketua PPIH Indonesia di Arab Saudi Ahmad Jauhari dalam rapat koordinasi pe nyelenggaraan haji 2014 Kantor Teknis Urusan Haji (TUH) KJRI di Jeddah, Selasa (16/9).
Rapat tersebut dihadiri Konjen RI di Jeddah Darmakirty Syailendra, Dirjen PHU Kemenag RI Abdul Jamil, dan jajaran pejabat di PPHI Arab Saudi. Akibat wanprestasi majmuah tersebut, sekira 13 ribu jamaah haji dari 42 kelompok penerbangan (kloter) tinggal di pemondokan yang berada di luar area Markaziah.
Padahal, Markaziah merupakan area yang banyak diminati jamaah haji lantaran lokasinya yang relatif dekat dengan Masjid Nabawi. Jarak terjauh pemondokan di area Markaziah dengan Masjid Nabawi sekira 650 meter.
Jauhari menambahkan, para majmuah beralasan menempatkan jamaah di luar area Markaziah karena ada proyek perluasan Masjid Nabawi. Sehingga, sejumlah gedung tidak bisa digunakan. Sebagian besar pemondokan yang ber ada di sekitar Masjid Nabawi sudah dihancurkan. Ada juga gedung yang secara infrastruktur tidak layak sehingga dicabut listrik dan sarana lain, sehingga tidak layak (ditempati) untuk jamaah.
Sebelumnya, Kepala PPIH Daker Madinah Nasrullah Djasam menyatakan mayoritas maj - muah melakukan wanprestasi. Dia memastikan para majmuah tersebut bakal kena sanksi, mu - lai berupa pemotongan pembayaran pelunasan biaya sewa hingga masuk blacklist(daftar hitam) selama beberapa tahun ke depan.
Pemerintah, ujar Nasrullah, berupaya se - maksimal mungkin agar 42 kloter dengan sekira 10 ribu jamaah yang terkena imbas peristiwa ini tetap mendapatkan pemondokan yang layak di Markaziah. Jumlah itu setara 18-19 persen dari keseluruhan kloter haji yang tinggal di pemondokan di Madinah.
Akibat kejadian ini, pihaknya meminta maaf kepada para jamaah yang berada di Madinah. "Pertama, saya meminta maaf sebesar-besarnya," ujarnya.
Ia menegaskan, kasus wanprestasi ini bukan kesalahan dari PPIH. Sebab, pihaknya telah berusaha maksimal.
Kesalahan terletak pada inkonsistensi majmuah. Pada komitmen tertulis terungkap bahwa mereka akan menempatkan jamaah di Markaziah. Tetapi, komitmen itu tidak terbukti. ''Kesalahan ada pada majmuah, bukan kami," tuturnya.
Teledor Anggota Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI), Syamsul Ma'arif, menilai, temuan wanprestasi 90 persen majmuah tersebut adalah bentuk keteledoran PPIH. Mestinya, mereka berhati-hati sedari awal dan tidak tergiur dengan harga murah.
Ia tidak menafikan apresiasi banyak kalangan terhadap kinerja PPIH yang berhasil mendapatkan pemondokan murah di Markaziah. Sebanyak Rp 150 miliar bisa dihemat dari keberhasilan lobi-lobi pemondokan untuk di Makkah dan Madinah. Tetapi, faktanya sekarang, terbukti bahwa sebagian besar majmuah tersebut wanprestasi.
Syamsul meminta pemerintah segera mencari alternatif solusi, termasuk melibatkan Pemerintah Arab Saudi.
Jangan memaksakan jamaah untuk tetap berada di luar area Markaziah. Ia mendesak pemerintah segera mencari hotel di Markaziah, sekalipun dengan harga mahal. "Ini jadi pelajaran penting," tuturnya.
Agar kejadian serupa tak terulang, ia meminta pemerintah melibatkan para profesional yang berpengalaman dengan naluri bisnis yang kuat untuk melakukan transaksi kontrak-mengontrak. "Tetapi mesti pula orang-orang yang memiliki kejujuran," katanya. rep:Zaky Al Hamzahdari Jeddah, Arab Saudi ed:nashih nashrullah
Ikuti Whatsapp Channel Republika