JAKARTA -- Perolehan kursi partai politik (parpol) yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih di tingkat provinsi jauh mengungguli kursi koalisi pendukung pasangan presiden dan wakil terpilih Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK). Koalisi Merah Putih bahkan bisa menguasai kursi DPRD provinsi tanpa harus menyertakan kursi yang diperoleh Partai Demokrat.
Penelusuran Republika, dari 33 DPRD provinsi di seluruh Indonesia, koalisi pendukung Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa di Pilpres 2014 lalu itu didukung 1.017 kursi di DPRD. Rinciannya, 159 kursi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), 322 kursi Partai Golkar, 236 kursi Gerindra, 158 kursi Partai Amanat Nasional (PAN), 130 kursi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan 12 kursi Partai Bulan Bintang (PBB).
Sementara koalisi pendukung Jokowi-JK di tingkat DPRD provinsi didukung oleh 766 kursi DPRD. Terdiri atas 356 kursi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), 130 kursi Partai Nasdem, 143 kursi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), 113 kursi Hanura, dan 24 kursi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).
Partai Demokrat yang menyatakan diri bersikap netral sebagai penyeimbang memilki 262 kursi DPRD provinsi. Jika Partai Demokrat bergabung dengan koalisi Jokowi-JK, total kursi DPRD provinsi mereka masih kalah dibanding Koalisi Merah Putih.
Secara provinsional, Koalisi Merah Putih (KMP) sapu bersih menguasai 33 provinsi. Menyisakan Provinsi Bali bagi Koalisi Indonesia Hebat (KIH) untuk berkuasa di DPRD. Di Bali, KIH unggul tipis satu kursi atas KMP (28-27). Sementara di Kalimantan Tengah dan Nusa Tenggara Timur, KMP unggul tipis masing-masing tiga kursi atas KIH.
Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Arie Sudjito mengatakan, secara empiris gerakan politik nasional tidak segaris dengan politik lokal. Dinamika politik di pusat atau dewan pimpinan pusat (DPP) partai, menurutnya, belum tentu sama dengan kondisi di daerah. "Kalau secara empiris tidak segaris antara pusat dan daerah. Karena, memang koalisi DPP belum tentu nyambung ke bawah, koalisi bisa bergeser dan berubah," kata Arie.
Di provinsi dan kabupaten/kota, lanjut dia, ketokohan lebih berpengaruh ketimbang sentimen partai. Keterpilihan tidak hanya semata-mata karena parpol pendukung. Meski begitu, situasi pascapilpres, menurutnya, memang membuat dua kubu politik mengeras dan bersitegang. Kondisi itu berujung pada disahkannya aturan pemilihan kepala daerah lewat DPRD melalui UU Pilkada.
PKS menegaskan, Koalisi Merah Putih tak bertujuan untuk menghalangi Pemerintahan Jokowi-JK. Menanggapi kondisi Koalisi Merah Putih yang berhasil mendominasi DPRD, Juru Bicara PKS Mardani Ali Sera mengatakan, akan bekerja secara baik dengan pemerintah. "Kami hadir bukan untuk ngerecokin pemerintahannya Pak Jokowi dan Jusuf Kalla, sebaliknya ingin menjadi penyeimbang," ujarnya, kemarin.
Mardani menjelaskan, salah besar bila ada anggapan Koalisi Merah Putih berusaha mengadang kepemimpinan Jokowi. Menurut Mardani, koalisinya tengah berkompetisi, namun secara sehat. "Kompetisi akan semakin bagus, jika semakin ketat, dan membuat para kompetitor lebih bekerja keras," tambahnya. rep:ira sasmita/c91 ed: andri saubani
Ikuti Whatsapp Channel Republika