"Saya kerap dianiaya oleh istri majikan saya. Pernah dia memaksa memotong rambut saya gara-gara ada sehelai rambut di makanannya. Padahal, saya tak memasak untuk mereka. Satu kali dia memerintahkan dua anjingnya untuk menggigit saya. Ada 10 luka bekas gigitan anjing di tubuh saya, kulit saya terkoyak, berdarah. Dia merekam kejadian itu di telepon selulernya dan kadang memutarnya kembali sambil tertawa-tawa. Suatu ketika anjingnya muntah, dia memaksa saya memakan muntahan anjing itu. Tapi, saya menolak. Saya pernah bertanya, mengapa dia terus menyiksa saya. Dia menjawab ini semata untuk mengusir kebosanannya."
Pengakuan tenaga kerja wanita (26 tahun) asal Jakarta yang diwawancarai di Hong Kong, dalam laporan Amnesty International berjudul, "In Exploited for Profit, Failed by Governments: Indonesian migrant domestic workers trafficked to Hong Kong (2013)".
Organisasi internasional Walk Free Foundation merilis Global Slavery Index 2014 di seluruh dunia, termasuk Indonesia, Selasa (18/11). Ini sebuah parameter mengenai kondisi perbudakan modern. Dari kajian mereka, ternyata angka perbudakan di Indonesia dalam setahun meningkat 300 persen!
Pada tahun lalu, dihitung ada 210.970 orang yang masuk kategori mengalami perbudakan modern. Tahun ini jumlahnya melonjak mencapai 714.300 orang. Peneliti Walk Free Foundation Katherine Bryant mengatakan, dalam angka absolut, Cina memiliki jumlah tertinggi korban perbudakan modern di Asia Timur, yaitu 3.241.400 orang. "Diikuti Indonesia 714.100, Thailand 475.300, dan Vietnam 322.200," kata dia dalam jumpa pers, Selasa.
Afrika dan Asia adalah kawasan dengan tingkat perbudakan tertinggi, sementara Eropa terendah. Asia Selatan menempati peringkat tertinggi dengan 17.459.900 orang. Di India sendiri sebesar 14,2 juta orang tersangkut perbudakan modern. Ketua Walk Free Foundation Andrew Forrest mengatakan, ada asumsi perbudakan adalah isu dari era masa lalu atau hanya terjadi di negara dengan peperangan dan kemiskinan. "Tapi, survei kami menunjukkan bahwa perbudakan modern itu ada di setiap negara," kata dia dikutip Times of India.
Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah mengomentari hasil survei Walk Free ini. Menurut Anis, perbudakan modern di Indonesia nyata masih terjadi di sektor pekerja rumah tangga, nelayan, dan pertanian. "Kita masih ingat ada 169 pekerja rumah tangga migrant dipasung di Sukabumi. Karena, mereka stres setelah mengalami kekerasan seksual oleh majikannya," ungkap Anis dalam jumpa pers, Selasa (18/11).
Dalam rilis laporan ini disebutkan, subjek dari perbudakan modern di Indonesia adalah kelompok dewasa dan anak-anak. Mereka ini ditelusuri dari latar belakangnya ada yang jadi korban karena dijebak, dijual, atau diculik.
Dalam industri kelapa sawit lokal, sambung laporan tersebut, buruh terpaksa bekerja karena mereka tak bisa keluar dari perkebunan. Mereka harus hidup di barak, bekerja melebihi jam wajar, kerap mengalami penyiksaan fisik, upah kecil, dan pergerakannya dibatasi.
Sementara pada sektor perikanan lokal, kerja paksa terjadi di kapal nelayan, di pabrik, dan di jermal di tengah laut. Di sektor domestik, pekerja asisten rumah tangga perempuan dan anak-anak kerap mengalami eksploitasi seksual karena terjerat utang, pernikahan, dan kekerasan. Pekerja domestik di Indonesia juga tidak memiliki perlindungan hukum.
Indeks mengukur efektif tidaknya kebijakan pemerintah Indonesia menghadapi perbudakan modern ini. Dari hasil pengukuran, Indonesia mendapat peringkat 'B'. Artinya, pemerintah sudah merespons isu perbudakan modern, tapi dengan kebijakan yang terbatas. Sudah ada aturan hukum yang melarang perbudakan modern, ada lembaga yang bertugas khusus mengatasi perbudakan modern ini. Namun, menurut parameter indeks, kebijakan pemerintah ini belum cukup. Ada aturan yang justru kondtradiktif di lapangan dan merugikan pekerja migran, bahkan memfasilitasi perbudakan modern.
Direktur Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Guntur Witjaksono berjanji untuk melakukan pengawasan dalam rekrutmen TKI. Dengan begitu, diharapkan perilaku semena-mena terhadap pekerja dapat dihilangkan. Guntur pun menambahkan bahwa salah satu faktor penyumbang angka perbudakan adalah peran para calo tenaga kerja. Ia mengakui, pemerintah belum memiliki sarana informasi kerja yang baik.
Bagaimana metodologi mengukur perbudakan modern ini? Walk Free menggelar survei acak lewat Gallup inc di beberapa negara, Indonesia salah satunya, dan digabungkan dengan hasil penelitian dari survei sebelumnya dan data sekunder dari puluhan negara lainnya. Sementara terhadap kebijakan pemerintah, tim peneliti Walk Free mengumpulkan data kebijakan dan menyurvei 167 pemerintah dengan narasumber di masing-masing negara 38 orang. n c95 ed: stevy maradona
Ikuti Whatsapp Channel Republika