JAKARTA — Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin menilai, pernyataan yang disampaikan Kedutaan Besar (Kedubes) Australia di Indonesia sudah cukup mewakili Pemerintah Australia. Hal ini terkait pemberitaan Wikileaks yang menyatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan mantan presiden Megawati Soekarnoputri tidak terlibat korupsi pencetakan uang.

Amir menafsirkan pernyataan Kedubes Australia itu sudah mewakili pemerintahnya. ''Sudah resmi kok itu, Pemerintah Australia sudah berbicara,'' katanya usai acara halalbihalal di kantor Kemenkumham, Senin (4/8).

Politikus Partai Demokrat itu menyarankan agar semua memercayai pernyataan Pemerintah Australia yang menyebut SBY dan Megawati tidak terlibat korupsi pencetakan uang rupiah pada 1999. ''Jangan pula kita meragukan keterangan Australia,'' katanya.

Menurut Amir, sebelum pemberitaan yang menyebut SBY dan Megawati beredar, awalnya Pemerintah Australia tadinya hanya mengeluarkan instruksi untuk tidak memublikasikan. Menurutnya, instruksi itulah yang kemudian menimbulkan tafsiran seakan-akan pemberitaan itu benar. ''Padahal, tidak benar itu sudah dibantah Pemerintah Australia. Itu bagus,'' ujar Amir.

Setelah Presiden SBY menggelar konferensi pers, Kedubes Australia di Jakarta menegaskan Presiden SBY dan mantan presiden Megawati tidak terlibat dalam kasus securency yang dikabarkan melibatkan sejumlah tokoh politik di Asia Pasifik.

Kedubes Australia dalam siaran persnya pada Kamis mengakui bahwa ada perintah pencegahan penyebarluasan informasi yang bisa memberi kesan keterlibatan tokoh politik senior tertentu dalam korupsi di kawasan Asia Pasifik. Pemerintah Australia memandang bahwa perintah pencegahan tetap merupakan cara yang terbaik untuk melindungi tokoh politik senior dari risiko sindiran yang tidak berdasar.

Amir mengatakan, ini adalah kasus rumit yang telah berlangsung lama dan menyangkut sejumlah nama besar individu. ''Penyebutan nama-nama tokoh tersebut dalam perintah itu tidak mengimplikasikan kesalahan pada pihak mereka,'' kata Amir.

Presiden SBY sendiri dalam kasus ini telah menyerukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk bekerja sama dengan Australia untuk mengusut tuntas kasus dugaan korupsi pencetakan uang negara itu. SBY dalam pengantar rapat terbatas di kantor presiden kembali  meminta agar KPK bekerja sama dengan Australia.

Turut hadir dalam rapat, antara lain, Wakil Presiden Boediono, Menkopolhukam Djoko Suyanto, Mendagri Gamawan Fauzi, Menkumham Amir Syamsuddin, Jaksa Agung Basrief Arief, Panglima Jenderal TNI Moeldoko, dan Kapolri Jenderal Pol Sutarman. ''Kalau memang ada pihak-pihak yang diduga ada yang tidak benar atas pencetakan uang, segalanya bisa diklarifikasi dengan benar,'' ujar Presiden SBY.

Presiden menyatakan serius meminta KPK bekerja sama dengan Pemerintah Australia agar permasalahan ini jelas dan terang. SBY mengatakan, isu ini telah menjadi perhatiannya di dalam negeri karena telah menjadi spekulasi dan fitnah. Padahal, Presiden telah menjelaskan, pencetakan uang sepenuhnya menjadi tanggung jawab Bank Indonesia, bukan presiden dan pemerintah. rep: muhammad iqbal/c62 ed: andi nur aminah

Ikuti Whatsapp Channel Republika