JAKARTA — Menteri BUMN Dahlan Iskan mengeluhkan adanya oknum Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau yang masih berani terang-terangan meminta komisi kepada PT Adhi Karya Tbk. Padahal, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menangkap sejumlah pejabat terkait dengan proyek prasarana Pekan Olahraga Nasional (PON) di wilayah itu.
"Saya heran meski sudah banyak yang ditangkap KPK di proyek Riau ini, masih juga ada yang berani minta komisi lima persen. Bagi Adhi Karya ini dilema besar. Ke pengadilan sudah. Cara apa yang harus dilakukan? Apakah nyogok tidak bisa dihindari?" kata Dahlan ketika dihubungi di Jakarta, Senin (15/9).
Menurut Dahlan, laporan adanya upaya meminta uang pelicin disampaikan langsung oleh Direktur Utama PT Adhi Karya Kiswodarmawan. Diketahui, Adhi Karya hingga kini masih memiliki tagihan kepada Pemda Riau senilai Rp 200 miliar dengan jangka waktu utang itu lebih dari dua tahun sehingga sangat mengganggu keuangan perusahaan.
Waktu itu, PT Adhi Karya dan BUMN lain tidak mau meneruskan proyek tersebut karena pembayaran yang seret. Apalagi, setelah beberapa pihak di Riau ditangkap KPK, termasuk anggota DPRD.
Namun, pemerintah pusat dalam rapat-rapat yang dipimpin Menko Kesra Agung Laksono memerintahkan agar PT Adhi Karya dan BUMN lainnya terus menyelesaikan proyek. Hal tersebut agar pelaksanaan PON tetap bisa berlangsung di Riau sesuai dengan jadwal.
Walaupun terus ditagih, pembayarannya tidak pernah dilakukan. Alasannya, menunggu persetujuan penganggaran oleh DPRD Provinsi Riau.
Namun kenyataannya, DPRD tidak juga menganggarkan pada tahun berikutnya. Sehingga mengakibatkan PT Adhi Karya melakukan gugatan ke pengadilan dan menang dengan keputusan Pemprov Riau harus segera membayar.
"Tapi, saat ditagih yang minta komisi lima persen. Tentu saja Adhi menolak, sesuai dengan tekad PT Adhi Karya dalam program BUMN Bersih. Akibatnya sampai sekarang tagihan Adhi itu belum dibayar bahkan dianggarkan di DPRD pun belum," ujar Dahlan tegas.
Akibat komitmen manajemen PT Adhi Karya yang tidak mau memberi sogokan dalam setiap pekerjaan, proyek yang didapatkan perusahaan dari lembaga-lembaga mengalami penurunan. "Turun (jumlah proyek) tidak apa-apa. Jangan kalah oleh pengaruh lingkungan. Selanjutnya, perbanyak proyek sesama BUMN yang tidak perlu menyogok," kata dahlan. antara ed: muhammad hafil
Ikuti Whatsapp Channel Republika