JAKARTA -- Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) memastikan akan ada Kementerian Maritim di kabinetnya mendatang. Menurut Jokowi, kementerian tersebut terdiri atas gabungan unsur dari beberapa kementerian.
"Iya (ada penggabungan). Tapi, nanti setelah tanggal 20 saya buka," ujarnya seusai menghadiri Diskusi Publik dengan Tema 'Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia' di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Senin (29/9).
Acara dikusi publik tersebut diselenggarakan oleh Ormas Nasdem. Hadir sebagai pembicara ahli hukum dari Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana, Direktur Utama Pelindo R J Lino, serta mantan menteri kelautan dan perikanan Sarwono Kusumaatmadja.
Saat menyampaikan paparannya mengenai gagasan tol laut, Jokowi sempat memberi sinyal mengenai sosok menteri yang akan menduduki jabatan di Kementerian Maritim. "Menterinya mungkin salah satu yang ada di sini. Mungkin," ujar Jokowi yang langsung disambut tepuk tangan puluhan undangan.
Salah satu fokus pemerintahan Jokowi-JK adalah bidang maritim. Sebagai negara besar dengan 17 ribu pulau, kata Jokowi, maka kekuatan Indonesia sesungguhnya ada di bidang maritim.
Karenanya, ujar dia, pemerintah harus fokus menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Salah satu caranya dengan membangun sistem pendistribusian logistik melalui jalur laut atau yang populer disebut tol laut.
Anggota Dewan Pewakilan Daerah (DPD) dari Kepulauan Riau Intsiawati Ayus mengatakan, selama ini fokus pembangunan hanya di darat, padahal banyak sekali kekayaan di laut yang bisa menjadi sumber peningkatan ekonomi bagi bangsa. "Kita tidak pernah tahu apa yang ada di laut," katanya.
Ia mencontohkan, Norwegia yang sumber pendapatan terbesarnya berasal dari laut dibanding dari darat, padahal potensi laut Indonesia lebih luas dibanding Norwegia. Oleh karena itu, mau tidak mau pemerintah ke depan harus mempunyai agenda pembangunan tentang laut dan diberikan porsi lebih banyak untuk peningkatan ekonomi. "Kalau bicara fair tentunya pembangunan kelautan harus lebih banyak, karena jumlah laut lebih luas daripada darat," kata Intsiawati.
Dia juga menyambut baik langkah DPR untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kelautan menjadi UU, karena akan mengubah cara pendang pembangunan Indonesia ke depan. "Selama ini dalam anggaran pemerintah hanya menghitung darat, dan tidak ada anggaran tentang laut, oleh karena itu harus kita ubah cara pandang kita menjadi ke laut," katanya.
Menurutnya, selama ini pihaknya dan beberapa DPD terus dan gencar agar RUU Kelautan bisa segera disahkan menjadi UU, sebab hal itu menegaskan Indonesia bisa dilihat secara utuh, baik darat ataupun laut. n antara rep: halimatus sa'diyah ed: muhammad fakhruddin
Ikuti Whatsapp Channel Republika