JAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) tengah menyiapkan upaya banding atas penolakan gugatan perdata oleh Pengadilan Negeri (PN) Palembang. Menindaklanjuti rencana itu, Menteri LHK Siti Nurbaya menyampaikan, pihaknya akan mengundang 23 ahli hukum lingkungan dan hukum administrasi.
"Saya besok (Jumat) rencananya rapat dengan ahli hukum, yang saya undang ada 23 ahli hukum lingkungan, hukum administrasi," kata Siti, Kamis (7/1).
Menurut Siti, Kementerian LHK memiliki waktu dua pekan sebelum mendaftarkan banding. Memori banding pun tengah disusun oleh tim dari Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian LHK. "Soal penanganan hukum kami di kementerian sedang menyiapkan bandingnya," tambah Siti.
Upaya banding atas gugatan senilai Rp 7,9 triliun terhadap PT Bumi Mekar Hijau (BMH) pun didukung Wakil Presiden Jusuf Kalla. Kalla menyebutkan, upaya banding tersebut dilakukan tanpa adanya instruksi khusus kepada Siti Nurbaya. "Ya itu kan ada hukumnya, tentu pemerintah dalam hal ini kan sudah menyatakan akan banding. Itu saja. Tentu KLH tidak puas, dia akan banding," kata Kalla, Rabu (6/1).
Restorasi Gambut
Wakil Presiden Jusuf Kalla pada Kamis (7/1) memanggil sejumlah menteri membahas restorasi lahan gambut pascabencana kebakaran hutan dan lahan pada 2015. Menurut Menteri LHK Siti Nurbaya, Kalla meminta agar pembentukan badan restorasi gambut segera diselesaikan agar lembaga ini dapat efektif beroperasi secepatnya. "Tadi petunjuk Bapak Wapres untuk segera diselesaikan supaya bisa kita beroperasi," kata Siti.
Saat ini, lanjut Siti, perpres terkait badan restorasi gambut pun sudah memasuki tahap penyelesaian. Rapat ini juga membahas tugas utama masing-masing dari tiap kementerian, yang meliputi perencanaan, pemetaan, serta pembagian zonasi dan konstruksi untuk menyehatkan gambut.
"Jadi kita umpamakan gambutnya sedang tidak sehat, nanti konstruksi untuk menyehatkan gambut ini banyaknya pekerjaannya dari Kementerian Pupera, jadi Kementerian Pupera nantinya di direktorat sumber daya air yang paling utama. Satu lagi, sebetulnya menteri pertanian yang memiliki peran sangat kuat."
Menurut Siti, badan restorasi gambut juga dapat membantu dalam pengembangan sistem pengelolaan lahan secara tepat. Sebab itu, anggota dari lembaga ini haruslah terdiri atas para ahli yang memahami teknik serta pengelolaan lahan. Lebih lanjut, restorasi lahan gambut akan menggunakan dana hibah dari luar negeri, seperti Norwegia, Amerika Serikat, serta Australia. Badan restorasi gambut ini nantinya akan berada di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menambahkan, badan restorasi gambut akan segera efektif pada Januari ini. Sedangkan, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki menyampaikan, anggota badan restorasi gambut nantinya merupakan tokoh yang memiliki reputasi baik di dunia internasional. "Tapi yang paling penting karena ini bisa mengoordinasi sejumlah daerah dan kementerian/lembaga, saya kira harus paham birokrasi, saya kira itu. Enggak sulitlah cari orang seperti itu," kata Teten. n ed: andri saubani
Ikuti Whatsapp Channel Republika