Foto : Republika/Prayogi
JAKARTA -- Apel gabungan kesiapsiagaan pengamanan tahap kampanye terkait pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak di beberapa daerah dilaksanakan di lapangan Silang Monas, Rabu (2/11). Apel yang diikuti oleh empat ribu personel TNI dan Polri yang dihadiri langsung oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmayanto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan, menjelang Pilkada Serentak di beberapa daerah, pengamanan pesta demokrasi tersebut terus ditingkatkan TNI siap untuk memberikan rasa aman dan pelayanan untuk mengamankan pilkada serentak pada Februari 2017.
"TNI Sudah memberitahukan kepada Polri, kalau pasukan sudah disiapkan yang berapa pun diminta Kapolri, kami sudah siapkan sebagai cadangan pasukan. Jadi apabila diperlukan, kami siap untuk mendukung pesta demokrasi ini," ujar Gatot saat jumpa pers selepas apel siaga pilkada.
Ia menambahkan, untuk menjamin rasa aman dari masyarakat, khususnya di daerah Jakarta. TNI sudah mempersiapkan beberapa pasukan di titik-titik yang dinilai rawan tindak kriminal menjelang pilkada. "Saya sudah siapkan pasukan-pasukan saya di sana, sehingga jika terjadi tindakan kejahatan, akan langsung dilaporkan," katanya.
Pilkada serentak akan dilaksanakan pada 15 Februari 2017. Pemilihan akan digelar di tujuh provinsi, 18 kota, dan 76 kabupaten atau khusus bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang masa jabatannya berakhir antara Juli 2016 hingga Desember 2017.
Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, apel ini dilaksanakan untuk pengecekan terakhir pilkada serentak yang sudah memasuki tahapan inti, yaitu tahap kampanye. Apel bersama tersebut diselenggarakan untuk menunjukkan kesiapan Polri dan TNI dalam mengawal pesta demokrasi di masyarakat, sekaligus untuk menunjukkan soliditas antara Polri dan TNI.
"Acara ini secara umum memberikan signal kepada seluruh Indonesia, agar jajaran Polri dan TNI dan stakeholder lainnnya juga untuk lebih mempersiapkan diri dalam rangka untuk menghadapi pilkada yang sudah memasuki tahapan inti ini," ujarnya.
Tito juga mengakui ada potensi konflik dalam pilkada ini. "Dalam pilkada tahap kampanye punya potensi gesekan antara pasangan calon dan para pendukung dan tidak menutup kemungkinan adanya pelanggaran hukum. Untuk itu sudah diatur dalam UU tentang Pilkada," ujar Tito.
Kendati demikian, Tito berharap, masyarakat selalu mengedepankan musyawarah jika dihadapkan dengan suatu perbedaan. Ia pun memastikan semua pendapat masyarakat akan menjadi catatan untuk menciptakan negara aman. "Kami mendorong sesuai dengan aturan hukum. Ikuti tata acara hukum konstitusional. Jangan dengan cara anarkistis, karena kita berdiri di negara hukum," katanya.
Apel siaga tersebut juga dalam rangka persiapan pengamanan unjuk rasa yang akan digelar 4 November mendatang. Tito mengatakan, untuk demonstrasi Jumat (4/11) disiapkan pasukan 18 ribu personel. "Jumlah bisa juga bertambah atau berkurang diperhitungkan dengan jumlah masa pada hari Jumat nanti." ujarnya lagi.
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yakin pelaksanaan pilkada serentak 2017 tak akan diwarnai konflik di berbagai daerah. Kondisi ini, menurut dia, juga terlihat saat masa kampanye pilkada serentak tahun lalu.
"Sejak pilkada serentak tahun lalu, itu selama masa kampanye itu tenang-tenang saja," kata JK akhir pekan lalu.
Berdasarkan pengalaman pelaksanaan pilkada serentak tahun sebelumnya, tak ada pengerahan massa besar-besaran yang memicu terjadinya bentrok. Menurut JK, konflik dalam pilkada biasanya justru terjadi saat penghitungan suara.
"Biasanya bentrok itu di pengerahan massa. Di sistem lain tidak boleh ada rapat umum, hanya door to door, debat. Tidak ada baliho-baliho yang saling bersaing jadi sepanas apa pun kampanye ini biasanya kerasnya di media, tapi persaingan fisik di lapangan insya Allah tidak terjadi," kata JK.
Dari Aceh, Kapolres Aceh Singkil, AKBP Muhammad Ridwan, memperingatkan kepada tim sukses (timses) pemenangan calon bupati/wakil bupati dan gubernur/wakil gubernur agar tidak membawa isu sara dalam berkampanye. Karena, hal tersebut bisa memecah belah persatuan.
Dalam temu ramah dengan timses para calon pemimpin daerah itu di Singkil, Selasa, Kapolres menyatakan, isu sara, khususnya kesukuan di Aceh Singkil ini dapat membuat gesekan antarwarga. Dalam pantauannya, bentuk kampanye hitam yang menonjol saat ini adalah sara, tapi kali ini kental dalam bentuk kesukuan.
"Jadi, saya meminta kepada para timses berkampanyelah dengan santun jangan sampai membawa-bawa isu kesukuan untuk tujuan menebar kebencian yang dapat membuat kakacauan, sehingga apabila ini sudah terjadi dan saya mengetahui orang-orangnya, pihak kami langsung turun menangani ini," katanya.
Dikatakan, jika berkampanye dalam bentuk memecah belah dalam isu kesukuan, itu sudah masuk ke dalam hukum pidana. Kasat Intelkam, AKP Zulkarnen, yang ikut mendampingi Kapolres juga berpesan, jika para timses akan menggelar pertemuan dengan kandidatnya secara terbuka maupun tertutup hendaknya selalu melapor, agar pihak kepolisian bisa memantau dan mengawasi.
Selain itu, kata dia, praktik-praktik politik uang semampu mungkin untuk dihindari, dan jika ada pihak-pihak yang melanggar dalam proses kampanye bisa langsung dilaporkan kepada pihak berwenang. Mereka yang menangani Gakkumdu itu adalah pihak gabungan kepolisian dan kejaksaan, yang jika melanggar tidak dapat ditolerir lagi. "PNS saja langsung dipecat jika berpolitik, terutama politik praktis, dengan batas laporan selama tiga hari," ujarnya. rep: Singgih Wiryono antara ed: Muhammad Hafil
Ikuti Whatsapp Channel Republika