REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) harus memiliki akses terhadap lembaga keuangan. Akses terhadap keuangan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan usaha. Namun, terdapat tantangan yang dihadapi lembaga keuangan dalam mengakses UMKM.
Padahal, UMKM merupakan 99 persen dari pelaku usaha di Indonesia dan mampu menyerap banyak tenaga kerja. UMKM diklaim pemerintah memiliki peran penting bagi stabilitas perekonomian nasional.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Muliaman Hadad mengatakan, di dalam membuka askes terdapat tiga tantangan, khususnya bagi UMKM. "Tantangan pertama adalah akses pendanaan bagi masyarakat miskin dan UMKM," ujar Muliaman di Jakarta, Rabu (13/8).
Tantangan kedua adalah bank pemerintah harus mampu berkolaborasi dengan lembaga lain dalam edukasi dan pemberdayaan kepada nasabah-nasabah kecil. Serta tantangan ketiga adalah bagaimana bank pemerintah menjadi lebih inovatif dalam menggunakan teknologi.
Muliaman mengatakan, UMKM tak hanya perlu diberikan akses terhadap modal, tetap juga pada produk keuangan seperti tabungan dan asuransi. "Ke depan pendekatannya lebih kepada kesejahteraan," ujarnya.
Ia mengatakan, regulator berusaha untuk membuat regulasi yang optimal sehingga dapat memberikan lingkungan yang kondusif bagi UMKM. n satya festiani ed: zaky al hamzah