JAKARTA -Kementrian Kehutanan (Kemenhut) bekerja sama dengan Kementrian Lingkungan Hidup, UKP4, dan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementrian Pertanian melakukan audit kepatuhan terhadap perusahaan pengolahan kayu yang beroperasi di Indonesia.
Langkah ini dilakukan sebagai salah satu upaya preventif pemerintah dalam menangani kebakaran hutan dan lahan.Direktur Penanggulangan Kebakaran Hutan Kemenhut Raffles B Panjaitan mengatakan, pihaknya melakukan pemeriksaan dari berbagai segi terhadap perusahaan-perusahaan tersebut. "Kita lihat apakah sumber daya manusia, peralatan, dan pendanaan pencegahan kebakaran hutan sudah sesuai standar yang kami tetapkan," katanya pada Republika, Jumat (29/8).
Saat ini, kata Raffles, hasil audit yang dilakukan terhadap empat perusahaan belum dapat diketahui.Jika nanti hasil audit telah keluar, pemerintah akan menindaklanjuti bila ada temuan yang tidak sesuai dengan standar. Pemerintah akan memberikan peringatan pertama kepada perusahaan yang diketahui tidak memiliki standar pencegahan kebakaran hutan.
Raffles melanjutkan, jika perusahaan tidak mengindahkan sampai peringatan ketiga yang keluar dalam kurun waktu tiga bulan maka perusahaan menghadapi ancaman pencabutan izin usaha. "Sanksi bervariasi tergantung tingkat kesalahan dan sanksi terberat adalah pencabutan izin," tambah Raffles.
Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia Elfian Effendi mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi metode tangkap tangan terhadap pelaku pembakaran hutan. "Langkah ini perlu dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah,"katanya di Jakarta, Jumat (29/8).
Berdasarkan data hotspotsatelit NOAA, pada 2002-2014 lebih dari 70 persen kebakaran terjadi di luar kawasan hutan. Salah satu Substansi Inti Prioritas Nasional ke-9 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 20102014 adalah penurunan hotspot hingga 20 persen per tahun. Selain itu, ditargetkan pula penurunan tingkat polusi total pada 2014.
Kerugian kebakaran hutan dan lahan di Riau pada 2014 tercatat lebih dari Rp 15 triliun. Sebanyak 2.398 hektare cagar biosfer terbakar, 21.914 hektare lahan terbakar, dan 58 ribu orang terserang infeksi saluran pernapasan. Biaya pengendalian kebakaran hutan ini menelan dana lebih dari Rp 150 miliar.
Secara terpisah Direktorat Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial (BPDASPS) Kemenhut mendu kung program rehabilitasi lahan kritis yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan NTB. rep:c88/antara, ed:teguh firmansyah
Ikuti Whatsapp Channel Republika