BRUSSELS - Negara anggota G7 menggelar pertemuan tanpa Rusia untuk pertama kalinya dalam 17 tahun terakhir, Rabu (4/6). Tak diundangnya Rusia dalam pertemuan tersebut merupakan sanksi atas tindakan Moskow memicu krisis Ukraina.
“Kami tidak mengesampingkan kemungkinan para kepala negara G7 akan membahas masa depan G7 atau G8,” kata seorang pejabat Eropa yang tak disebutkan namanya pada Reuters.
Menurutnya, Rusia yang menjauhi G7 melalui aksi mereka di Ukraina. “Terserah Rusia ingin bergerak sesuai prinsip internasional yang dianut G8 atau tidak,” tambahnya.
G7 merupakan perhimpunan negara-negara maju yang terdiri dari AS, Inggris, Jepang, Italia, Jerman, Prancis, dan Kanada. Pada 1998, Rusia bergabung dalam perhimpunan negara-negara tersebut. Kelompok ini kemudian menjadi G8.
Pada Maret, negara-negara G7 menggelar rapat mendadak setelah Rusia menganeksasi Crimea dari Ukraina. Dalam rapat tersebut diputuskan menangguhkan keanggotaan Rusia. Tak hanya itu, pascaaneksasi Rusia, negara Uni Eropa dan Amerika Serikat juga menjatuhkan sanksi larangan bepergian dan pembekuan sejumlah aset pada pejabat senior Rusia.
Pertemuan G7 akan digelar selama dua hari di Brussels. Walau sejatinya gelaran pertemuan ini dilakukan di Sochi, Rusia. Meski tak hadir, Presiden Rusia Vladimir Putin dijadwalkan akan bertemu secara bilateral dengan Kanselir Jerman Angela Merkel, Perdana Menteri Inggris David Cameron, dan Presiden Prancis Francois Hollande pada pekan ini dalam perayaan 70 tahun D-Day.
Pertemuan yang berlangsung di Brussels ini akan membahas kebijakan luar negeri, kondisi ekonomi, perdagangan, dan keamanan energi. Topik energi menjadi isu terpenting dan sensitif di Eropa dalam beberapa bulan terakhir.
Di Kiev, Presiden Amerika Serikat Barack Obama bertemu dengan Presiden Ukraina terpilih Petro Poroshenko, Rabu (4/6). Ini merupakan pertama kali kedua pemimpin bertemu sejak Poroshenko terpilih pada bulan lalu.
Dalam pertemuan itu Obama berjanji akan memberikan Kiev bantuan keuangan dan keamanan. Dia juga menilai, Poroshenko sebagai sosok yang tepat untuk berhadapan dengan Moskow. “Apa yang rakyat Ukraina katakan dalam pemilihan, mereka menentang langkah kekerasan,” ujar Obama.
Menurut Obama, Ukraina menginginkan kesempatan untuk menentukan nasib mereka sendiri. “Itu adalah harapan yang diwakilkan oleh kemenangan Poroshenko.”
Obama mengaku telah mendiskusikan rencana Poroshenko untuk memulihkan perdamaian dan ketertiban di Ukraina. Kiev juga tak ingin terlalu tergantung dari sumber daya energi Rusia. “Saya sangat terkesan dengan visinya,” kata Obama.
Poroshenko yang juga dikenal sebagai “raja cokelat” mengatakan, dia siap untuk menjelaskan rencana resolusi perdamaiannya di timur Ukraina setelah pengambilan sumpah jabatan, Sabtu.
Poroshenko menang dalam pemilihan 25 Mei lalu. Pascakemenangan Poroshenko, operasi militer digencarkan terhadap pemberontak pro-Ukraina di wilayah bagian timur. Juru bicara operasi antiteroris Kiev mengatakan, lebih dari 300 pemberontak tewas dan 500 lainnya terlaku dalam pertempuran selama 24 jam di dekat wilayah Slaviansk.
Daerah ini telah dikuasi pemerintah sejak awal April. Juru bicara pemerintah Vladyslav Seleznyov mengatakan, dua personel Ukraina terbunuh dan 45 lainnya terluka. Belum ada konfirmasi dari para pemberontak.
Pada Selasa, saat berkunjung di Polandia, Obama berjanji memberi dukungan militer bagi negara aliansi NATO di Eropa Timur. Obama akan menggelontorkan hingga satu miliar dolar AS untuk mendukung dan melatih angkatan bersenjata NATO di negara perbatasan Rusia.
Hal itu dilakukan demi menenangkan kekhawatiran atas kebangkitan Kremlin dan meningkatnya pemberontakan pro Rusia di Ukraina. 'Komitmen kami untuk keamanan sekutu-sekutu kami di Eropa tengah dan timur adalah landasan keamanan untuk kami sendiri, dan itu sangat penting,” kata Obama setelah memeriksa unit gabungan AS dan Polandia.
Obama juga menyesalkan penurunan pengeluaran untuk pertahanan dari Eropa. Gedung putih menyatakan AS akan meninjau penyebaran pasukan permanen di Eropa.
rep:lida puspaningtyas/ap/reuters ed: teguh firmansyah
Ikuti Whatsapp Channel Republika