Pernyataan militer Thailand yang menyatakan tidak akan melukai imigran Kamboja tak bisa mencegah berlanjutnya eksodus besar-besaran. Jumlah pekerja Kamboja yang keluar dari Thailand telah meningkat menjadi hampir 180 ribu orang.
"Jumlah pekerja Kamboja yang datang dari Thailand ke Poipet (perbatasan utama Thailand-Kamboja) dalam sepekan mencapai 157 ribu pagi ini," kata Gubernur Provinsi Banteay Meanchey, Kor Sam Saroeut, seperti dilansir AFP, mengutip dari ABC Radio Australia, Selasa (17/6).
Sementara, sekitar 20 ribu orang telah menyeberangi perbatasan di O'Smach, sebuah pos pemeriksaan sekitar 250 kilometer timur laut dari Poipet. Poipet merupakan sebuah kota perbatasan yang ramai oleh beberapa perusahaan besar, kasino, dan hotel.
Pada Selasa pagi, ratusan migran Kamboja tiba degan truk tentara Thailand dan mobil polisi. Sekelompok imigran yang melintasi perbatasan semalam tampak sedang menunggu di beberapa tenda. Mereka menunggu transportasi menuju ke rumah masing-masing.
Eksodus massa buruh terjadi setelah junta militer Thailand memperingatkan pekerja asing ilegal akan ditangkap dan dideportasi. Beberapa isu lain menyebut, otoritas Thailand tak akan segan menggunakan jalur kekerasan.
Namun, rezim militer Thailand membantah telah memaksa pekerja Kamboja keluar dari Thailand. Kementerian Luar Negeri mengatakan, pemerintah menyadari pentingnya peran pekerja imigran bagi perekonomian Thailand. Pekerja migran membantu menjaga industri utama Thailand, seperti pertanian, agar terus berjalan.
Duta Besar Kamboja untuk Thailand Eat Sophea dijadwalkan bertemu dengan Sekretaris Tetap Departemen Luar Negeri Thailand Sihasak Phuangketkeow pada Selasa. Belum diketahui hasil dari pertemuan tersebut.
Pejabat Thailand mengakui, eksodus besar-besaran pekerja Kamboja dan mengganggu perekonomian. "Saya mengakui pasti ada dampaknya terhadap bisnis. Tapi saya tidak tahu sampai sejauh mana," ujar Sihasak Phuanketkeow, Sekretaris Tetap Kementerian Luar Negeri setelah bertemua duta besar Kamboja.
Pada masa lalu, Pemerintah Thailand sengaja menutup mata terhadap buruh ilegal karena mereka dibutuhkan ketika ekonomi sedang tumbuh. Namun, kondisi ekonomi Thailand saat ini sedang melambat akibat konflik internal. Thailand di ambang resesi setelah ekonomi tertekan 2,1 persen dalam tiga bulan pertama 2014.
Kelompok hak asasi Kamboja mengatakan, Pemerintah Thailand memaksa warga Kamboja untuk pulang dan menganiaya mereka. Lebih dari 200 ribu warga Kamboja diperkirakan bekerja di Thailand, sebagian besar secara ilegal.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Thailand Sek Wannamethee mengatakan kepada The Associated Press pada Senin, tuduhan Thailand mendeportasi pekerja migran tidak berdasar. Mereka meninggalkan Thailand secara sukarela dengan difasilitasi pihak Thailand dalam hal transportasi ke pos pemeriksaan perbatasan.
Pengakuan berbeda
Seorang pekerja Kamboja yang dihubungi melalui telepon di Poipet, Senin, menceritakan sebuah kisah yang sedikit berbeda. Chem Cheda (20 tahun) mengatakan, ia adalah pekerja bangunan di Samut Prakarn yang bekerja secara ilegal.
Ia mengaku menikmati pekerjaannya. Dalam satu bulan, ia menerima upah 9.000 baht (300 dolar AS) per bulan. Pada Jumat pekan lalu, ia mengatakan, tentara Thailand datang ke tempat kerjanya dan berbicara dengan sang manajer.
Manajer kemudian memberi tahu karyawan semua orang Kamboja yang bekerja secara ilegal harus kembali ke rumah atas perintah militer. "Ketika saya pertama kali mendengar ini dari pemilik, saya merasa baik-baik saja. Saya tidak merasa takut, tapi ketika melihat tentara mendekati saya, saya merasa takut. Saya memutuskan untuk langsung pergi," rep:ani nursalikah/ap ed:teguh firmansyah
Ikuti Whatsapp Channel Republika