BANGKOK -- Pengusaha Thailand menghadapi kekurangan tenaga kerja menyusul eksodus besar-besaran pekerja dari Kamboja. Kementerian Tenaga Kerja meminta para pengusaha melaporkan kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan. Pemerintah akan membantu mencari kekurangan itu.
Bangkok Post, Kamis (19/6), melaporkan, kementerian menawarkan bantuan kepada 1.500 pelaku usaha di provinsi-provinsi bagian timur.
Pelaku usaha tersebut diundang untuk bertemu Menteri Tenaga Kerja Jirasak Sukonthachart di Ao Udom Community Centre yang terletak di distrik Si Racha, Rabu. Lebih dari setengah dari tenaga kerja asing di wilayah timur diketahui berasal dari Kamboja.
Jirasak mengatakan, upaya yang akan dilakukan kementerian adalah merelokasi pekerja dari daerah lain untuk mengisi kesenjangan, sehingga perusahaan dapat terus beroperasi.
Dia meminta pengusaha mengirimkan nama-nama perusahaan mereka dan jumlah pekerja yang dibutuhkan ke kementerian. Selanjutnya, kementerian yang akan mencari tenaga kerja pengganti.
Menurut Jirasak, eksodus pekerja Kamboja yang sebagian besar tidak tercatat telah mengakibatkan kekurangan tenaga kerja utama di sektor pertanian, perikanan, jasa, dan industri. Dia mengakui, masalah perdagangan manusia menjadi perhatian Dewan Nasional untuk Perdamaian dan Ketertiban (NCPO).
Direktur Jenderal Departemen Tenaga Kerja Pravit Khiengpol mengatakan, eksodus lebih dari 100 ribu pekerja Kamboja menunjukkan banyaknya industri di Thailand yang mengandalkan pekerja ilegal dalam jumlah besar. Dia mengatakan, NCPO mengharuskan semua pekerja bekerja dengan resmi untuk melindungi hak-hak mereka.
Junta militer akan mengatur para pekerja tanpa dokumen resmi dalam waktu satu bulan. Pusat-pusat pelayanan satu atap akan dibentuk untuk memproses dokumen dan membantu pengusaha yang ingin mempekerjakan buruh migran. Langkah ini akan diajukan ke Komite Kebijakan Pekerja Asing.
Wakil kepala militer yang bertanggung jawab di wilayah timur Kolonel Opas Uttaranakon mengatakan, ia tidak pernah memerintahkan tindakan keras terhadap para pekerja ilegal.
Ketua Kamar Dagang Rayong, Anuchida Chinsiraprapha, mengakui sebagian besar pekerja asing masih takut atas tindakan keras militer.
Dilansir Xinhua, Kepala Kantor Hubungan Perbatasan Kamboja-Thailand Mayor Jenderal Pich Vanna mengatakan, jumlah pekerja Kamboja yang meninggalkan Thailand mencapai angka 220 ribu.
Menteri Dalam Negeri Kamboja Sar Kheng justru menyalahkan Thailand atas krisis tersebut. "Setelah kudeta militer di Thailand, para pemimpin militer Thailand mengirim buruh migran ilegal Kamboja dengan terburu-buru tanpa memberitahu dan berdiskusi dengan Kamboja," katanya di Phnom Penh, seperti dilansir AFP, Rabu (18/6). rep:ani nursalikah/ap/reuters ed: teguh firmansyah
Ikuti Whatsapp Channel Republika