SYDNEY — Amerika Serikat (AS) dan Australia mengadakan pertemuan terkait peningkatan hubungan pertahanan kedua negara, Senin (11/8). Pembicaraan dihadiri menteri luar negeri dan menteri pertahanan kedua negara.
Ini terkait pula dengan acara tahunan Australia-United States Ministerial Consultations (AUSMIN). Australia diwakili Menlu Julie Bishop dan Menhan David Johnson. Sedangkan, AS diwakili Menlu John Kerry dan Menhan Chuck Hagel.
Pembicaraan mencakup pertahanan rudal balistik, keamanan dunia maya, dan keamanan maritim. Dalam kesempatan itu, AS dan Australia menandatangani kesepakatan. Ini memungkinkan AS menempatkan marinirnya di Darwin.
Ini melanjutkan kesepakatan antara Presiden AS Barack Obama dan Perdana Menteri Australia Tony Abbott mengenai penempatan marinir di Australia. Mereka akan melakukan latihan bersama dengan mitranya dan sejumlah pelatihan, seperti penanganan bencana.
Saat ini, 1.150 marinir AS berada di Darwin berdasarkan kesepakatan pada 2011. Ini merupakan bagian dari strategi Obama untuk memperkuat pengaruh di wilayah Asia. Jumlahnya akan bertambah hingga 2.500 personel pada 2017.
Obama mengantisipasi langkah Cina. Sebab, negara ini berusaha untuk membendung pengaruh AS di Asia. Terutama, dalam bidang diplomasi, militer, dan politik. Perjanjian juga memungkinkan perluasan militer AS dilakukan di Australia selama 25 tahun ke depan.
"Kami membahas kerja sama pertahanan dan kebijakan strategis," kata Julie Bishop, seperti dilansir laman berita Xinhua.
Sementara itu, AS menegaskan akan terus memantau perkembangan di Laut Cina Selatan. Pernyataan ini disampaikan pejabat senior Kementerian Luar Negeri AS sehari setelah AS mengikuti pertemuan 4th East Asia Summit di Naypyitaw, Myanmar.
Menurut dia, Australia juga mendukung usulan AS agar Cina menghentikan tindak provokatif di Laut Cina Selatan. Ketegangan di wilayah sengketa itu terjadi pada Mei ketika Cina membangun fasilitas pengeboran minyak di Vietnam.
Pejabat tersebut menyatakan, usulan Cina dan Filipina dalam pertemuan di Myanmar untuk mencegah kejadian serupa terulang. Termasuk, pembangunan fasilitas dan reklamasi yang dilakukan Cina dan negara-negara yang mengklaim Laut Cina Selatan. rep:reuters/c66 ed: ferry kisihandi
Ikuti Whatsapp Channel Republika