BEIJING — Cina mengabaikan keluhan mengenai masuknya dua kapal survei mereka ke zona ekonomi eksklusif (ZEE) Filipina di Laut Cina Selatan. Sebaliknya, Cina memprotes penangkapan para pekerjanya oleh negara anggota ASEAN itu.
Pada Senin (18/8) Presiden Filipina Benigno Aquino mengungkapkan bahwa dua kapal survei Cina terlihat di perairan sengketa dua negara, Recto Bank atau disebut pula Reed Bank. Namun, Cina membantah memasuki wilayah Filipina.
"Reed Bank masuk wilayah Cina," demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Cina, Rabu (20/8). Jadi, kegiatan survei oleh dua kapal itu merupakan hal yang pantas, legal, dan bisa dilakukan kembali oleh Pemerintah Cina.
Cina mengklaim seluruh perairan di Laut Cina Selatan yang kaya kandungan minyak dan gas. Brunei, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Vietnam juga mengklaim perairan. Apalagi, lalu lintas barang di Laut Cina Selatan bisa mencapai lima triliun dolar AS per tahun.
Ketegangan Cina dan Filipina soal Laut Cina Selatan bermula pada 2011. Saat itu, kapal patroli Cina mengadang sebuah kapal survei yang disewa oleh Forum Energy Plc. Perusahaan tersebut memenangkan kontrak eksplorasi minyak di Reed Bank.
Dua kapal Cina lainnya, secara teratur melakukan patroli di sekitar Scarborough Shoal, perairan lain yang ada di Laut Cina Selatan. Bulan lalu, Forum Energy Plc memenangkan kontrak gas alam di Reed Bank.
Perusahaan tersebut berharap mampu menyelesaikan pengeboran gas alam hingga Agustus 2016. Selain sengketa perairan, Beijing dan Manila terlibat ketegangan terkait penangkapan nelayan Cina di area yang diklaim kedua negara.
Penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan hingga kini masih buntu. Negara-negara ASEAN dan Cina belum mencapai kesepakatan cara menuntaskan sengketa itu. AS yang merupakan sekutu Filipina mendorong Cina tak menempuh langkah provokatif.
Misalnya, mengerahkan kapal di perairan sengketa yang akhirnya akan menimbulkan ketegangan lebih lanjut. Namun, Cina memandang AS mencampuri urusan. Langkah AS dipandang sebagai usaha untuk memperkuat pengaruh di Asia-Pasifik.
Kedubes Cina di Manila juga melayangkan protes mengenai penangkapan itu pada Selasa (19/8). Ini terkait 55 pekerja ilegal Cina yang bekerja di Filipina. Cina mendesak masalah tersebut diselesaikan dengan baik dan adil.
Menurut imigrasi Filipina, 55 warga Cina itu ditangkap di berbagai tempat di Manila. Mereka bekerja di sana tanpa memegang izin bekerja. Dengan demikian, mereka dianggap sebagai pekerja-pekerja ilegal yang sah untuk ditangkap. n reuters red: ferry kisihandi
Ikuti Whatsapp Channel Republika