ANKARA -Menlu Turki Ahmet Da vutoglu akan menggantikan Recep Tayyip Erdogan sebagai perdana menteri. Setelah menang pemilu presiden pada 10 Agustus, Erdogan harus melepas jabatan ketua Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) dan perdana menteri.
Ia akan dilantik sebagai presiden pada 28 Agustus. Erdogan meng umumkan nama Davutoglu setelah rapat partai di Ankara, Kamis (21/8). Peres mian jabatan baru Davutoglu dilakukan pada Kongres Luar Biasa AKP pada Rabu.
Diyakini semua akan sepakat."Jika peserta kongres setuju, Davutoglu sudah resmi sebagai ketua partai dan menjadi calon perdana menteri Turki ke-62," kata Erdogan. Pernyataan Erdogan menghapus peluang Presiden Abdullah Gul sebagai ketua partai dan perdana menteri.
Akhir-akhir ini, dua sosok penting pendiri AKP tersebut terlihat berbeda pandangan. Salah satunya soal upaya pelarangan Twitter dan Youtube di Turki. Gul tak ingin melakukannya.Sementara, Davutoglu dikenal sebagai orang dekat Erdogan.
Ia menjadi menteri luar negeri dan penasihat Erdogan sejak 2003. Sudah lama ia berada dalam daftar teratas pe nerus Erdogan. Para pengamat menyatakan, Erdogan menghendaki perdana menteri yang berada di bawah bayangannya.
Dengan demikian, di balik layar ia masih dapat mengendalikan pemerintahan. Davutoglu juga telah menunjuk kan sinyal itu. Jika telah resmi men jadi perdana menteri, ia akan berdiri setegak karang untuk mengadang mereka yang menghalangi laju Turki.
Davutoglu menguatkan pernyataan Erdogan, beberapa menit sebelumnya.Erdogan meminta, sebagai perdana menteri kelak, Davutolgu bisa terus membatasi gerak pengikut Fethullah Gulen. Mereka dituding berusaha menggulingkan pemerintahan dengan menyebarkan tuduhan bahwa lingkaran dalam Erdogan melakukan tindak pi dana korupsi.
Davutoglu juga diyakini mampu membawa AKP memenangkan Pemilu 2015. Dengan kekuatan mayoritas di parlemen, AKP bakal mampu mengamendemen konstitusi dan mengubah sistem politik menjadi presidensial.
Erdogan menginginkan agar jabatan presiden tak sekadar bersifat seremonial. Lebih jauh, presiden memiliki wewenang lebih besar, salah satunya bisa meminta dan memimpin rapat kabinet. "Erdogan tak meragukan loyalitas dan kemampuan komunikasi Davu toglu," kata Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Luar Negeri Sinan Ulgen. rep:ani nursalikah/ap/reuters ed:ferry kisihandi
Ikuti Whatsapp Channel Republika