YERUSALEM -- Komunitas internasional mengancam memboikot pemerintahan Palestina. Perdana Menteri Palestina Rami Hamdallah mengungkapkan adanya tekanan dunia terkait pembayaran gaji terhadap mantan pegawai Hamas di Gaza.
Menurut Hamdallah, gaji menjadi salah satu ganjalan dalam rekonsiliasi antarkubu di Palestina. Sejak rekonsiliasi disepakati April 2014, Hamas meminta pemerintahan baru bertanggung jawab membayar gaji 45 ribu pegawai di Gaza.
‘’Sebanyak 27 ribu di antaranya adalah pegawai negeri,’’ kata Hamdallah seperti dilansir laman berita al-Arabiya, Ahad (7/9). Sisanya anggota polisi dan pasukan keamanan Hamas. Sebelum pemerintahan Hamas lengser pada Juni, mereka tak mampu membayar gaji.
Krisis ekonomi membuat Hamas menghadapi kondisi sulit itu. Hamdallah mengatakan, komunitas internasional meminta pemerintahannya tak mengeluarkan uang sepeser pun untuk pegawai yang dipekerjakan Hamas.
Uni Eropa dan AS masih menempatkan Hamas dalam daftar organisasi teroris. Ada sanksi yang bakal mengadang Palestina. Pemerintah dan bank-bank yang beroperasi di wilayah Palestina juga memperoleh peringatan.
‘’Kalau mereka membayar gaji para mantan pegawai pemerintahan Hamas, pemerintah dan rakyat Palestina akan diboikot,’’ ungkap Hamdallah. Ketika boikot diterapkan, kata dia, sistem perbankan Palestina menghadapi masalah besar.
Selanjutnya, masalah ini akan berdampak pada situasi Palestina secara umum. Palestina masih bergantung pada bantuan internasional. Boikot berdampak pada keuangan mereka.
Pada akhir Agustus lalu, pejabat senior Palestina menyatakan, pemerintah bersedia membayar gaji itu. Namun, pemerintah harus benar-benar yakin langkah itu tak menimbulkan hal negatif. Khususnya, terkait aliran bantuan dana internasional. Ia mengungkapkan, ada pihak ketiga bersedia menyelesaikan masalah ini.
Mereka siap membayarkan gaji para pegawai Hamas. Juni lalu, Qatar menjanjikan 60 juta dolar AS. Dana tersebut untuk membayar gaji pegawai Hamas. Tapi, sampai sekarang belum ada transfer dana yang dijanjikan itu.
Hamas meminta Hamdallah tak menunda kunjungan ke Gaza. Sang perdana menteri khawatir ditagih pembayaran gaji. ‘’Hamdallah bertanggung jawab atas Gaza dan rakyatnya,’’ ujar seorang juru bicara Hamas seperti dikutip Xinhua.
Sementara, warga Palestina di Yerusalem timur dilanda kemarahan. Mereka mendengar kabar seorang pemuda tewas akibat luka saat bentrok dengan polisi Israel pekan lalu.
Mereka melemparkan batu dan bom molotov ke kendaraan yang melintas. Polisi antihuru-hara Israel meresponsnya dengan tembakan peluru karet. rep:c64/reuters ed: ferry kisihandi
Ikuti Whatsapp Channel Republika