MINDANAO -Presiden Filipina Benigno Aquino mengajukan usulan undang-undang kepada parlemen, Rabu (10/9). Usulan itu tentang memberikan otonomi kepada minoritas Muslim sebagai usaha mengakhiri pemberontakan.Aquino bersama Moro Islamic Liberation Front (MILF) telah mencapai kesepakatan setelah me lakukan perundingan yang alot selama berbulan-bulan. Perundingan terkait landasan hu kum otoritas peme rintahan Muslim di Filipina bagian selatan, Mindanao.
Pengajuan undang-undang otonomi Mindanao ke kongres tersebut dilihat sebagai hal signifikan karena berarti Pemerintah Filipina peduli dengan umat Islam di negaranya.
"Kami sudah mencapai langkah selanjutnya menuju Mindanao yang lebih damai dan progresif," kata Aquino setelah memberikan usulan undang-undang baru itu kepada para pemimpin kongres, seperti dikutip DW.DE, Jumat (12/9).
Aquino mengatakan, dengan diterimanya aturan yang diusulkannya itu, secepatnya akan terbuka peluang kepada para pemimpin MILF di Mindanao untuk memerintah di wilayah yang luasnya hampir sepersepuluh daratan Filipina. Aquino berharap, langkah ini bisa memperbaiki kehidupan jutaan umat Islam Filipina yang hidup di wilayah yang termasuk daerah termiskin di Filipina.
Ke depan, Muslim Mindanao bisa bersatu dengan mayoritas warga Filipina di wilayah lain yang merupakan penganut Katolik.
Total populasi Filipina kini mencapai sekitar 100 juta jiwa.Berdasarkan jadwal pakta perdamaian, aturan undang-undang usulan Aquino dapat diloloskan parlemen sebelum akhir tahun. Dalam waktu tersisa, Aquino berkesempatan menempatkan pemerintah daerah di Mindanao sebelum enam tahun masa jabatannya berakhir pada perte ngahan 2016.
Setelah undang-undang baru itu diloloskan, warga setempat harus memberikan persetujuan lewat refe rendum yang dijadwalkan tahun depan.
Secara terpisah, perjanjian ini juga diserukan kepada MILF agar melucuti senjata mereka di bawah pengawasan internasional. Presiden Senat Filipina Franklin Drilon dan senator dari kelompok oposisi Ferdinand Marcos Junior menyatakan, undang-undang otonomi Min danao mendapat dukungan luas. Meskipun demikian, keduanya memperingatkan bahwa mung kin saja tak akan ada cukup waktu untuk meloloskan undangundang baru tahun ini.
Perlawanan kelompok Muslim di wilayah selatan telah berlangsung lebih dari 40 tahun pada masa kepresidenan Ferdinand Marcos Senior. Konflik di Mindanao telah mereng gut nyawa puluhan ribu jiwa.
"Ini merupakan kesempatan bagi kita untuk menemukan perdamaian yang abadi dan sesungguhnya," ujar Marcos. rep:c91, ed: eh ismail
Ikuti Whatsapp Channel Republika