NEW YORK -- Dewan Keamanan (DK) PBB mengeluarkan resolusi mengikat agar semua negara mencegah warganya bergabung dengan ISIS. Termasuk, mengantisipasi warga mereka dengan merekrut anggota dan mendanai operasi ISIS di Irak maupun Suriah.
Dalam rapat yang dipimpin Presiden AS Barack Obama, Rabu (24/9), seluruh anggota DK PBB yang berjumlah 15 negara menerima resolusi itu. Aksi DK PBB ini merespons semakin banyaknya jumlah warga asing yang bergabung dengan ISIS.
Saat kembali, anggota ISIS tersebut mendatangkan ancaman berbahaya bagi negara masing-masing. Menurut perkiraan, 12 ribu orang dari 70 negara ikut mengangkat senjata bersama ISIS. Resolusi DK PBB tersebut mengikat bagi 193 negara anggota PBB.
Badan ini juga berhak menjatuhkan sanksi ekonomi bagi negara-negara yang tak menjalankan resolusi. "Kata-kata yang terucap di sini harus dipatuhi dan dijalankan," kata Obama setelah seluruh anggota DK PBB menyetujui resolusi.
Menurut dia, menghadapi kelompok militan merupakan tantangan bersama. Sebuah negara tak akan mampu menghadapinya sendirian. Gerakan teroris yang bersifat lintas negara, jelas dia, merupakan ancaman serius bagi dunia.
Perdana Menteri Australia Tony Abbott menyatakan, telah membekukan 60 paspor warganya. Tindakan tersebut mencegah mereka bergabung dengan kelompok ekstremis di Timur Tengah. Saat ini, ia memberlakukan hukum keras terkait terorisme.
Perdana Menteri Inggris David Cameron mengatakan, semua negara harus memerangi segala bentuk ekstremisme, termasuk melarang ajaran kebencian dan memerangi ideologi yang meracuni.
Di sisi lain, sejumlah kelompok pembela HAM merasa khawatir dengan perkembangan ini. Menurut mereka, ada kecenderungan terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan undang-undang antiterorisme. Semua negara berpotensi melakukan penyimpangan itu.
Wakil Direktur Human Rights Watch (HRW) Andrea Prasow mengungkapkan, resolusi DK PBB tak menyinggung soal perlindungan terhadap orang yang dicurigai terlibat terorisme. Definisi terorisme yang tak jelas dalam membuat negara menindak orang tak bersalah.
Resolusi hanya membidik militan yang pergi ke wilayah konflik. Sayangnya, kata Prasow, resolusi tak menyebut soal pasukan militer yang dikerahkan ke wilayah konflik. Dalam hal ini, AS menggalang kekuatan militer menyerang ISIS di Irak dan Suriah. rep:ani nursalikah/ap/reuters ed: ferry kisihandi
Ikuti Whatsapp Channel Republika