NEW YORK -- Langkah kandidat presiden Amerika Serikat (AS) dari Partai Demokrat, Hillary Clinton, kembali terhadang kasus server email pribadi. Lembaga pengawas internal pemerintah menemukan mantan menteri luar negeri itu melanggar aturan pemerintah dengan menggunakan alamat email pribadi untuk urusan pekerjaan.
Laporan dari inspektur general di Kementerian Luar Negeri (Kemlu) ini menjadi laporan audit resmi pertama yang dipublikasikan. Laporan tersebut sudah lama ditunggu-tunggu di tengah pesatnya laju Clinton dalam pertarungan menuju kursi nomor satu AS.
Clinton disebut tidak pernah meminta izin dari pejabat keamanan informasi di departemen untuk menggunakan server pribadi di rumahnya. Ketika ada staf yang memperingatkan, ia diminta diam.
Laporan menyebut, penyelia di kantor Clinton memerintahkan para staf untuk tidak pernah membahas sistem email pribadi menlu lagi. Sang penyelia itu mengatakan, pengacara kementerian sudah mengizinkan.
Namun, kantor inspektur general tidak menemukan buktinya. Staf yang memperingatkan adalah staf level rendah. Insiden ini terjadi pada 2010.
"OIG (Office Inspector General) tidak menemukan bukti bahwa menlu meminta atau mendapat izin atau panduan untuk mengurus urusan kantor melalui akun email personal di server pribadinya," kata laporan tersebut.
Hal ini bertentangan dengan argumen Clinton selama ini yang mengatakan penggunaan server email itu di rumahnya diizinkan. Ia sempat mengatakan, tidak perlu ada izin untuk menggunakannya.
Laporan menyebut Clinton seharusnya mendiskusikan hal itu dengan pejabat teknologi dan keamanan departemen. Pejabat mengatakan pada penyidik, jika Clinton meminta izin penggunaan server pribadi, tentu mereka tidak akan mengizinkan hal itu.
"Alasannya, karena itu melanggar aturan departemen dan berisiko pada keamanan," katanya.
Sejumlah upaya peretasan pada 2011 tidak pernah dilaporkan ke pejabat keamanan informasi. Ini juga melanggar aturan. Selain itu, laporan menemukan masalah dalam praktik menyimpan rekaman sebelum masa jabatan Clinton.
Laporan menyebut, ada kelemahan sistemik dan berkepanjangan dalam rekaman Departemen Luar Negeri sejak masa jabatan Clinton. Inspektur general juga menemukan masalah dengan pencatatan email sejumlah menlu, seperti Colin Powel yang gagal memenuhi Federal Records Act.
Kantor inspektur general memeriksa pencatatan email lima menteri luar negeri, baik dari Demokrat maupun Republik. Menlu John Kerry dan pendahulu-pendahulunya, Madeline Albright, Colin Powell, dan Condoleezza Rice setuju untuk berbicara pada penyidik.
Hanya Clinton yang menolak. Asistennya juga menolak. Sejumlah penyelidikan masih akan berlanjut, termasuk dari Departemen Peradilan AS. Mereka juga akan mencari kemungkinan pelanggaran hukum atas praktik penggunaan server pribadi.
Namun, semuanya dikhususkan pada keputusan Clinton menggunakan server pribadi di rumahnya di Chappaqua, New York untuk urusan pemerintah. Juru bicara Clinton, Brian Fallon mengatakan laporan yang melawan Clinton itu dibuat oleh lawan politiknya.
"Laporan menunjukan bahwa masalah dengan sistem pencatatan elektronik kemlu memang sudah berlangsung sejak lama dan tidak ada preseden yang menunjukkan para menlu sebelumnya juga memiliki akun email kemlu selama menjabat," kata Fallon. Ia tidak menyebut penggunaan server pribadi, sesuatu yang tidak pernah dilakukan menlu lainnya.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Mark Toner, mengatakan ia tidak akan mendebat laporan tersebut. Ia mengaku waspada pada upaya peretasan terhadap server Clinton. Namun, menurutnya tidak pernah ada bukti yang menyebut upaya peretasan itu berhasil.
Laporan ini menjadi penghalang baru bagi Clinton. Meski sejumlah Demokrat dan pendukung kampanye, laporan itu tidak menyajikan sesuatu yang baru. Sementara Partai Republik menuduh Clinton menggunakan server email pribadi untuk menyembunyikan sesuatu.
"Ini buruk," kata Donald Trump mengacu pada laporan OIG tentang server email Clinton.
rep: Lida Puspaningtyas/reuters, ed: Yeyen Rostiyani
Ikuti Whatsapp Channel Republika