MAKKAH — Kementerian Agama (Kemenag) memberikan imbauan kepada pemerintah daerah (pemda), baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota, untuk tidak menyediakan katering selama jamaah haji berada di Makkah, Arab Saudi. Hal ini disampaikan terkait adanya beberapa pemda yang menyediakan katering bagi jamaah di Makkah yang berasal dari daerahnya.
Imbauan Kemenag itu disampaikan Kepala Seksi (Kasi) Media Center Haji (Media Center Haji) Panitia Penyelenggara Ibadah Haji 2014 Rosidi Karidi Ratiban. "Penyediaan katering oleh pemda bisa menimbulkan kecemburuan jamaah haji dari daerah lain yang pemdanya tidak menyediakan makan selama di Makkah," kata dia, Rabu (10/9).
Foto:zaky al hamzah/republika
Menurutnya, selama di Makkah, jamaah calon haji (calhaj) sejak dulu membeli makanan sendiri. Jamaah sudah mendapatkan uang masing-masing sebesar 1.500 riyal Arab Saudi (SAR) untuk biaya membeli makanan. Uang itu merupakan dana dari jamaah sendiri dari setoran hajinya.
Menurut Kepala Daerah Kerja (Daker) Makkah Endang Jumali, kebijakan soal pemberian makanan dari pemda kepada calhaj Indonesia selama di Makkah diserahkan ke masing-masing pemda. "Masalah izin dari penyedia katering, kami hanya mengantarkan surat permohonan izin mereka ke Kantor Urusan Haji (KUH). Karena, secara organisasi dan birokrasi, Daker Makkah tidak ada fungsi kontrol terhadap katering yang disediakan pemda," kata dia.
Sebelumnya, sejumlah jamaah yang baru saja tiba di Makkah dari Madinah mendapatkan jatah makanan dari katering yang disediakan pemdanya. Contohnya saja, Saryani Nasution dan jamaah haji dari Medan, Sumatra Utara. ''Begitu kami sampai di sini sudah tersedia makan. Sehingga, sebelum berangkat umrah, saya sudah makan nasi,'' kata Saryani.
Dia mengatakan, untuk makan, para jamaah haji dari Medan dibiayai dari Pemerintah Kota Medan. ''Dulu diberikan dalam bentuk uang. Tetapi, lebih baik sekarang, kami sudah dipesankan katering sehingga mendapat makan sehari dua kali dan pagi mendapat snack. Kami tidak perlu lagi memikirkan mencari makan di mana,'' tuturnya. Dia mengaku mendapatkan uang 1.500 SAR, tapi itu untuk uang saku, bukan untuk makan.
Kasus serupa terjadi pada jamaah haji (calhaj) di Lampung. Menurut kepala Seksi Pendaftaran dan Dokumen Haji Provinsi Lampung, hal seperti ini sudah terjadi sekitar dua kali. ''Tetapi, untuk jamaah haji tahun ini hampir dibatalkan. Namun, oleh DPRD Lampung sudah disetujui dan akhirnya masih tetap memberi bantuan berupa katering bagi semua calhaj dari Lampung,'' kata dia.
Sementara itu, calhaj dari DKI Jakarta kini tak lagi mendapat katering untuk makan selama di Makkah. Padahal, tahun-tahun sebelumnya, Pemda DKI Jakarta selalu menganggarkan untuk biaya makan dan transportasi selama jamaah di Makkah.
Jamaah dari Jawa Barat pun sama dengan mereka yang dari DKI Jakarta. Mereka tak mendapatkan katering gratis di Makkah. Contohnya, Nenek Empu (72 tahun) yang tinggal di Gedung C10, Sofa Howaa Golden Hotel. Di hotel, dia tak mendapatkan kurma dan air zamzam, jatah welcome drink.
Di seberang Hotel Howaa Golden, ada rumah makan, bahkan di hotelnya pun ada restoran. ''Waktu hotel ini disewa orang Irak, yang menyediakan makanan adalah mereka sendiri dengan menyewa restoran ini,'' kata pengelola Hotel Muhammad Al-Udano (Adil) menggunakan bahasa Arab. rep:reni ridarineni(Makkah, Arab Saudi) ed: dewi mardiani
Ikuti Whatsapp Channel Republika