BANDUNG –– Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Provinsi Jabar tahun anggaran 2013, kembali memperoleh opini wajar tanpa pe ngecualian (WTP). Opini ini, di raih Pemprov Jabar dari BPK untuk yang ketiga kalinya. Anggota V BPK RI, Agung Firman Sampurna mengapresiasi prestasi tersebut. BPK, kata dia, menyerahkan langsung laporan hasil pemeriksaan (LHP) kepada Ketua DPRD Jabar, Irfan Suryanegara dan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan dalam Sidang Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Jabar.

"Kami sangat menghargai upaya yang dilakukan gubernur Jabar dan jajarannya. Ini ketiga kalinya dapat WTP," ujar Agung, Selasa (16/6). Pemeriksaan LKPD, dilaku kan untuk memberikan keyakinan bahwa pemda telah menyajikan secara wajar semua akun yang ada di LKPD 2013.

Tentunya, kata Agung, hal itu sesuai prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan yang ber laku, dan efektivitas sistem pengendalian intern pemerintah.

Meskipun Pemprov Jabar memeroleh WTP, ujar Agung, tapi masih terdapat beberapa permasalahan yang menjadi temuan pemeriksaan. Terutama, sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan per undang-undangan.