BANDUNG –– Pembentukan perusahaan patungan yang akan menggarap proyek monorel Bandung Raya (MBR), tinggal menunggu perizinan dari Kementerian Hukum dan HAM. Perusahaan patungan yang bernama PT Jabar Monorel, terdiri dari PT Sarana Infrastruktur Indonesia, PT Jasa Sarana, dan China National Machinery Import and Export Corporation (CMC). "Tinggal menunggu pengesahan. PT Jabar monorel, ke mungkinan sudah bisa terbentuk pada Juli mendatang," ujar Asisten Daerah Administrasi Setda Jabar, Iwa Karniwa, Senin (25/8).
Pembentukan perusahaan patungan merupakan empat hal yang akan dikebut menjelang rencana soft launching pada 20 September menda tang. Pemprov Jabar memilih rencana soft launching dan ground breaking ditunda ke timbang menghadapi persoal an aturan di kemudian hari. "Kami belajar dari (kejadian) Jakarta. Bagaimana supaya monorel ini sesuai tahapan yang berlaku," katanya.
Menurut Iwa, pihak perusahaan patungan, Pemprov Jabar bersama Kota Bandung dan Sumedang juga tengah menyusun revisi RTRW. Termasuk, menyusun masterplan transportasi Bandung Raya. Kedua daerah tersebut, dilibatkan karena trase I Tanjung sari-Leuwipanjang me lalui daerah tersebut.
Selanjutnya, kata dia, Dinas Perhubungan Jabar juga tengah menyiapkan rencana induk perkeretaapian. Iwa me nuturkan, dalam waktu yang sama saat ini tim juga tengah menyusun prafeasibili ty study dan feasibility study monorel Bandung Raya. "Tahapannya on the track semuanya, sesuai peraturan, karena kami sangat mempertimbangkan itu termasuk meng hadirkan integrasi antar moda dan wilayah," katanya.
Iwa mengatakan, jika PT Jabar Monorel sudah terbentuk, maka peran pemprov akan diambil alih oleh PT Jasa Sarana sebagai BUMD yang terlibat dalam perusahaan pa tungan. Kata dia, peran pemprov hanya sebatas pada fasili tasi antarwilayah yang ma suk monorel Bandung Raya dan regulasi serta perizinan. "Polanya B to B. Jadi teknisnya, perusahaan patungan yang melanjutkan," katanya.
Saat ini salah satu tugas yang penting dilakukan tim perusahaan gabungan BUMD, swasta, dan BUMN Cina adalah menyusun FS 5 trase yang ditentukan. Pemprov Jabar, memilih mengikuti aturan demi aturan menurutnya adalah hasil dari konsultasi dengan Kemenhub dan Bappenas. Trase tersebut, kata Iwa, nantinya diusulkan ke Kemenhub dan dilanjutkan dengan Pergub untuk mengu kuhkannya.
Peran Pemprov, kata dia, akan hadir kembali setelah proyek ini berjalan khususnya di penentuan tarif. Karena membutuhkan biaya besar, pembangunan MBR dilakukan dengan pendekatan berbeda lewat B to B.
Dalam kerangka itu pula, ujar Iwa, tarif yang akan di berlakukan bisa ditekan. Kata dia, pembangunan ini menjadi satu paket dengan pengembangan properti dalam skema subsidi silang.
Pemilik Panghegar Group, Cecep Rukmana, mengata kan, tahapan pembentukan perusahaan patungan, saat ini, tengah mengikuti peraturan jika pengelola kereta api harus perusahaan daerah. "Kita dahulukan pra FS seperti yang diminta BUMD (Jasa Sarana)," katanya.
Menurutnya, CMC sampai saat ini sudah melakukan tiga kali survei trase ke Bandung Raya. Bahkan dari hasil survei, pihak BUMN Cina menilai proyek MBR ini sudah tidak ada masalah.
Namun, Cecep mengaku, CMC masih meminta FS sosial dan ekonomi proyek tersebut sebelum dana mengucur. "Mereka minta FS dibuat oleh konsultan internasional, kami penuhi," katanya.
Kadishub Jabar Deddy Taufik mengatakan, proyek ini ditaksir menelan biaya Rp 18 tri liun. Kata dia, proyek monorel ini setidaknya akan melintasi 5 fase di Bandung Raya. Kelima fase dimaksud yakni Stasiun Leuwi Panjang- Gedebage-Tanjung Sari (28,95 km), Stasiun Leuwi Panjang- Soreang (11,74 km), Dago- Pasirluyu (12,47 km), Gede bage-Majalaya (12,47 km), dan seksi Kopo-Cililin (24,67 km). "Keseluruhan proyek ini di target rampung dalam wak tu 25 tahun," katanya. rep:arie lukihardianti ed: agus yulianto
Ikuti Whatsapp Channel Republika