BANDUNG –– Tingkat kemampuan atau daya beli petani perdesaan di Provinsi Jawa Barat (Jabar) per September 2014 mengalami penurunan diban dingkan bulan sebelumnya. Hal itu ditunjukan dengan menurunnya Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 0,04 poin dibandingkan Agustus 2014 dari 104,20 menjadi 104,16.
Badan Pusat Statistik (BPS) Jabar mencatat, penurunan daya beli ini dipicu oleh kenaikan indeks harga hasil produksi pertanian yang lebih rendah dibandingkan dengan kenaikan indeks harga barang dan jasa yang dikonsumsi rumah tangga petani. Indeks harga diterima petani (IT) naik 0,25 persen. “Sementara, indeks harga diba yar petani (IB) sebesar 0,29 persen,” ujar Kepala Bidang Statistik Distribusi BPS Jabar Dody Gunawan Yusuf, Rabu (1/10).
Foto:Republika/Raisan Al Farisi
Sawah petani rusak(ilustrasi)
Pada September ini, kata Dody, tiga dari lima subsektor mengalami penurunan indeks. Ketiga subsektor yang mengalami penurunan adalah tanaman perkebunan rakyat 1,89 persen, hortikultura 0,68 persen, dan perikanan 0,10 persen. Sementara, NTP yang mengalami kenaikan yakni peternakan sebe sar 1,31 persen dan tanaman pangan 0,24 persen.
Daerah perdesaan di Jabar mengalami inflasi sebesar 0,3 persen. Hal ini dipicu karena lima dari tujuh kelompok meng alami inflasi, yaitu yang tertinggi kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau dan kelompok perumahan sebesar 0,72 persen.
Dari pengamatan 195 transaksi gabah selama September 2014 di Jabar, seluruh transaksi berada di atas harga pembelian pemerintah. Menurut Dody, rata-rata harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani mencapai Rp 4.438,9 per kilogram. Sementara, gabah kering giling (GKG) mencapai Rp 4.877,78 per kilogram. “Rata-rata beras di penggilingan Rp 8.351,61 per kilogram atau turun 0,71 persen diban dingkan Agustus,” ujar Dody.
Berdasarkan perhitungan itu juga, Jabar menjadi satu-sa tunya provinsi di Pulau Jawa yang mengalami penurunan NTP pada September 2014. Sedangkan provinsi yang meng alami kenaikan NTP paling ting gi Jawa Tengah sebesar 0,74 persen, Yogyakarta 0,72 per sen, Jawa Timur 0,70 persen, Banten 0,06, dan DKI Jakarta 0,04 persen. rep:c63, ed: friska yolandha
Ikuti Whatsapp Channel Republika