JAKARTA - Sekolah dan masyarakat diminta aktif melaporkan jika mengetahui terdapat sekolah yang belum memesan buku atau menemui kendala dalam proses pembelian buku Kurikulum 2013. Pemerintah menjamin akan membantu proses pemesanan berjalan lancar.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kemendikbud Thamrin Kasman mengatakan, dalam proses pembelian buku Kurikulum 2013 semester I, sekolah langsung memesan kepada penyedia. Dia menyebutkan, penyedia tersebut telah ditentukan melalui proses lelang dan bekerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
"Sekolah dianggap sebagai pihak yang paling tahu data siswa dan guru yang membutuhkan buku Kurikulum 2013. Dengan alasan itulah, sekolah langsung memesan kepada penyedia," kata Thamrin, akhir pekan lalu.
Thamrin menjelaskan, dinas pendidikan kabupaten/kota setempat bertugas memastikan bahwa setiap sekolah di wilayahnya sudah memesan buku kepada penyedia. Dinas juga dapat menghubungi Layanan Pengadaan secara Elektronik (LPSE) di daerahnya jika menemui kendala dalam proses pemesanan buku.
Thamrin menyebutkan, jumlah buku yang dicetak disesuaikan berdasarkan jumlah siswa, guru sasaran, kepala sekolah, dan untuk disimpan di perpustakaan, serta buku untuk pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan (PJOK). Thamrin mengimbau pengadaan buku Kurikulum 2013 dapat segera dituntaskan.
Thamrin berharap, pada akhir Juni 2014 para guru dan siswa semuanya dapat memegang buku. Sebab, kegiatan belajar pada tahun pelajaran baru akan dimulai pada hari Senin pekan ketiga Juli 2014. Saat ini, percetakan telah mulai mendistribusikan buku yang dipesan kepada sekolah-sekolah.
Meski demikian, Thamrin tidak menampik akan adanya faktor-faktor penghambat buku tiba di sekolah. "Yang penting, buku harus sampai di sekolah sebelum siswa duduk manis di bangku sekolah," kata dia.
Meski belum didistribusikan, buku Kurikulum 2013 sudah mengundang komentar. "Pada dasarnya terlalu teoretis. Kurikulum 2013 yang disiapkan lama itu terlalu melelahkan," kata Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Harun Djoko Prayitno.
Menurut dia, konsepnya terlalu deduktif meski sebenarnya ingin mendapatkan hasil yang induktif. "Kalau jujur, jika disurvei, guru-guru sebenarnya memilih menggunakan kurikulum lama," kata dia.
Menurut harun, sebenarnya kombinasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dengan kurikulum berbasis kompetensi sudah terukur indikatornya. Ke depan, kata dia, yang perlu dipikirkan sebenarnya bukan kurikulumnya, tetapi guru.
Meski kurikulum merupakan elemen penting, hal itu harus ditangani oleh guru yang kreatif atau dinamis. Jika tidak, kurikulum itu menjadi barang mati.
Daerah siap
Daerah-daerah pun menyatakan sudah siap menjalankan kurikulum 2013. "Ini sudah menjadi kesepakatan semua pihak terkait demi kemajuan dunia pendidikan secara nasional," kata Kepala Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Riau, Bustami.
Menurut Bustami, sebelumnya Kurikulum 2013 juga telah digunakan, tetapi hanya di beberapa sekolah saja. Pada ajaran baru mendatang, lanjut kata dia, kurikulum akan diseragamkan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat.
Kepala Dinas pendidikan Kota Ambon Benny Kainama menyatakan, seluruh sekolah setempat siap menerapkan Kurikulum 2013 pada tahun ajaran 2014/2015.rep:edy setiyoko/antara ed: ratna puspita
Ikuti Whatsapp Channel Republika