PAPUA BARAT -- Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono menyatakan, Rancangan Undang-Undang (RUU) Kelautan yang kini sedang dibahas di DPR akan dapat segera diundangkan.

"RUU Kelautan dalam proses finalisasi. Insya Allah, dalam periode pemerintahan sekarang RUU Kelautan dapat diundangkan," kata Agung Laksono di Raja Ampat, Papua Barat, Sabtu (23/8). Menurut dia, RUU Kelautan akan sangat bermanfaat dalam pengembangan sektor kelautan dan perikanan di berbagai daerah, misalnya, dalam sinergi untuk pembangunan infrastruktur.

Anggota DPD RI periode 2014-2019 dari Maluku Nono Sampono menyatakan potensi kelautan nasional apabila dikelola secara serius dan maksimal akan mampu menghasilkan pendapatan yang jumlahnya tujuh kali lipat dari APBN saat ini. "Kalau kita kelola dengan baik maka potensi laut kita bisa tujuh kali lipat dari APBN saat ini," kata Nono, Ahad (24/8).

Menurutnya, laut seharusnya menjadi ruang hidup bangsa ini, tapi selama ini kesadaran terhadap hal itu masih kurang. Dengan poros maritim maka konsep kehidupan bangsa ini akan berubah dari darat ke laut. "Sayangnya Indonesia selama ini kurang mengelola laut dengan baik karena kapasitas dan kemampuan yang dimiliki tidak digunakan untuk menguasai dan mengelola potensi laut. Kalau kita sanggup dan serius mengelola laut maka Indonesia akan jauh lebih sejahtera," katanya. antara ed: fitriyan zamzami

Ikuti Whatsapp Channel Republika