Presiden menitipkan pembangunan Papua kepada Jokowi
MANOKWARI – SBY menyampaikan permintaan maaf terhadap rakyat Papua dan Papua Barat di pengujung masa jabatannya. Ia mengharapkan pemerintah mendatang bisa menyelesaikan hal-hal yang tak ia tuntaskan selama menjabat sebagai presiden.
"Pada 20 Oktober mendatang saya akan akhiri masa bakti saya. Saya dan Ibu Ani mohon diri dan manakala selama memimpin negeri ini, termasuk Papua ada hal yang tidak berkenan saya minta maaf,” ujar SBY, Ahad (24/8). Hal tersebut ia sampaikan di sela-sela peresmian situs pengabaran Injil di Papua yang berada di Pulau Mansinam, Papua Barat.
SBY mengindikasikan, pekerjaan pemerintah belum tuntas di Papua dan Papua Barat. Sebab itu, ia mengharapkan pemerintah mendatang di bawah kepemimpinan presiden terpilih Joko widodo (Jokowi). “Ada batas saya. Saya yakin, pemimpin mendatang akan teruskan ini semua," ucap Presiden Yudhoyono.
Menurut SBY, tanah Papua adalah daerah yang memiliki potensi besar. Ia mengharapkan pemerintah dan masyarakat tak menyia-nyiakan potensi tersebut. "Saya melihat dan saksikan tanah ini menjanjikan berkah dan hari esok yang baik, tinggal bagaimana kita semua tidak menyia-nyiakan janji Tuhan," kata SBY.
Menurut SBY, sepanjang perjalanannya di Papua selama menjabat presiden, ia merasakan kedekatan tertentu dengan rakyat Papua. Ia berharap, apa yang sudah dicapai pemerintah di Papua dan Papua Barat dapat dipelihara dan terus meningkat pada masa mendatang.
Presiden mengatakan, pada masa mendatang program yang perlu terus dikembangkan adalah mendorong agar harga barang kebutuhan pokok dan lainnya agar semakin terjangkau dengan cara membuat pusat-pusat produksi komoditas di Papua.
Pada Sabtu (23/8) lalu SBY juga menitipkan Papua pada Jokowi. "Saya juga menerima titipan tolong nanti disampaikan kepada Pak Joko Widodo, presiden kita yang baru. Titipan ini bukan hanya dari tanah Papua agar beliau juga memiliki komitmen yang besar untuk membangun tanah Papua ini, tapi juga dari saudara-saudara kita di banyak provinsi. Insya Allah, akan saya sampaikan," ungkap SBY saat membuka acara puncak Festival Bahari Sail Raja Ampat di Pantai Waisai, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat.
Permintaan tersebut dinilai SBY untuk kebaikan negara. Bukan untuk merecoki pemerintahan baru. Ia juga mengharapkan dana otonomi khusus untuk Papua dan Papua barat terus dikucurkan. Dana otonomi khusus tahun untuk papua dan Papua Barat dalam RAPBN 2015 jumlahnya mencapai Rp 7 triliun untuk Papua dan Papua Barat. Selain itu, dana khusus infrastruktur untuk Papua, Papua Barat, dan Aceh mencapai Rp 2,5 triliun.
Menteri khusus
Terlepas dari kucuran dana untuk Papua dan Papua Barat dari pusat, sejumlah permasalahan masih mendera wilayah tersebut. Di antaranya, minimnya infrastruktur pendidikan dan kesehatan serta gangguan keamanan dari gerombolan separatis di wilayah pegunungan Papua.
Aneka permasalahan tersebut, menurut tokoh masyarakat Mimika, Papua, Yosep Yopi Kilangin perlu diatasi pemerintah pusat dengan membentuk kementerian khusus. “Ini sangat penting karena sampai dengan sekarang komitmen persatuan orang Papua ke dalam pangkuan NKRI memerlukan penguatan. Apalagi, dalam kondisi di mana orang Papua semakin sedikit di pemerintahan," kata Yopi Kilangin, kemarin.
Yopi berharap, kabinet yang nanti dibentuk Jokowi-Jusuf Kalla (JK) dapat juga mengakomodasi putra-putri Papua terbaik yang memiliki keahlian di bidangnya. Pemerintah Pusat, kata dia, harus mendukung penuh kebijakan Otonomi Khusus Plus yang saat ini digagas Gubernur Papua Lukas Enembe. "Jangan menaruh kecurigaan dan keraguan. Komitmen persatuan itu harus terus-menerus diterjemahkan secara baik," tutur Yopi Kilangin. rep:nur aini/antara ed: fitriyan zamzami
Ikuti Whatsapp Channel Republika