JAKARTA - Rencana pemerintah yang ingin menjadikan Pesawat Regio Prop 80 (R80) menjadi program nasional dinilai pengamat penerbangan, Arista Atmadja, sebagai suatu keharusan. "Harus dikejar terus, tapi saya tidak yakin, Merpati saja digeletakan begitu saja dan tidak ada kejelasan," ujarnya kepada Republika.
Menurutnya, R80 itu dianggap sangat cocok untuk dikembangkan dan mengudara di Indonesia. Ia menyatakan, saat ini jumlah bandara di Indonesia sudah mencapai 237 bandara, di mana dalam setahun jumlah penumpang rata-rata berkisar pada angka 100 juta.
Dosen Aviasi FIB UGM itu menambahkan, potensi penumpang pesawat masih sekitar 0,5 persen dari total penduduk Indonesia dan masih banyak yang bisa digarap. Keberadaan R80, lanjutnya, akan banyak membantu Indonesia yang dikenal sebagai negara kepulauan.
"R80 hanya memerlukan panjang landasan pacu antara 1700-2000 meter, sudah bisa landing (mendarat)," lanjutnya.
Ia menilai, keberadaan R80 sangat cocok untuk second city, seperti Malang, Jawa Timur, Bengkulu, dan lain-lain. Terkait spesifikasinya, ia menilai, R80 memiliki kemiripan dengan Bombardier CRJ milik Garuda Indonesia, hanya saja memiliki tempat duduk lebih sedikit, yakni maksimal hanya 80 kursi.
Untuk mewujudkan perkembangan industri penerbangan, ia mengharapkan dukungan penuh dari pemerintah. "Industri penerbangan Indonesia sudah ada sejak 1979, tapi support pemerintah setengah-setengah, setiap ganti rezim, tidak lagi diperhatikan," sambungnya.
Ia menilai, hal ini merupakan sikap dari ketidakkonsistenan pemerintah dalam mendukung industri penerbangan Tanah Air. Akibat ketidakkonsistenan ini, Indonesia disalip negara-negara lain, seperti Cina dan Korea Selatan.
Menanggapi keseriusan pemerintah, Menteri Perindustrian Saleh Husin menyatakan, pemerintah serius dengan rencana menjadikan pesawat R80 buatan BJ Habibie sebagai program nasional. Dalam waktu dekat, Kementerian Perindustrian akan segera melakukan pertemuan dengan PT. Regio Aviasi Industri, perusahaan milik BJ Habibie yang tengah mengembangkan pesawat R80. "Ini untuk mengonkretkan rencana menjadikan pesawat buatan dalam negeri itu sebagai program nasional," katanya.
Meski demikian, Saleh mengaku belum ada skema yang dirancang pemerintah untuk membantu pengembangan pesawat R80. Berbicara terpisah, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago mengatakan, pesawat berkapasitas 50 sampai 80 orang memang menjadi kebutuhan Indonesia. Pesawat akan menjadi sarana transportasi yang menghubungkan antarprovinsi, bahkan antarkabupaten dalam satu provinsi di Indonesia.
"Sudah ada idenya. Saya setuju kalau Pak Presiden mau menjadikan itu sebagai program nasional," ucap Andrinof. rep: Halimatus Sa'diyah c84 ed: Muhammad Hafil
Ikuti Whatsapp Channel Republika