JAKARTA -- Tiga lembaga kemanusiaan mendesak pemerintah, khususnya Kementerian Luar Negeri untuk lebih aktif mempercepat penyelesaian konflik Israel-Palestina. Insiatif pemerintah RI sebagai negara mayoritas Muslim terbesar di dunia diminta lebih ditingkatkan demi mencegah korban sipil.
Ketiga organisasi kemasyarakatan, yakni Komite Nasional untuk Rakyat Palestina (KNRP), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), serta Aksi Cepat Tanggap (ACT) bertamu ke kantor Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Republik Indonesia di Jakarta, Rabu (16/7).
Dalam pertemuan tersebut, KSPI mendesak Kemenlu supaya Pemerintah RI melakukan upaya cepat penghentian agresi militer Israel ke Palestina di Gaza. Selain itu, Pemerintah RI perlu segera mengirim pasukan perdamaian ke Palestina.
Sementara, KNRP mendesak Pemerintah RI memelopori upaya membawa kasus agresi militer Israel sebagai kasus kejahatan perang dengan menyeret sejumlah pimpinan tertinggi Israel ke Pengadilan Internasional di Geneva.
Lewat siaran persnya, Senior Vice President Aksi Cepat Tanggap (ACT) N Imam Akbari meminta pihak Kemenlu mengoptimalkan fasilitasi pada diplomasi kemanusiaan yang selama ini telah dijalankan elemen kemanusiaan dan civil society anak bangsa.
Pihak Kemenlu yang diwakili Dirjen Asia Pasifik dan Afrika Kemlu RI Yuri O Thamrin menegaskan, Pemerintah RI berada satu barisan dengan masyarakat Indonesia yang memberi dukungan penuh kepada Palestina.
Dalam pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengungkapkan, akan menghubungi Menlu Mesir agar membuka pintu Rafah. Terbukanya Rafah sangat dibutuhkan, sehingga bantuan dari berbagai lembaga ini bisa masuk ke Gaza Palestina.
Dijelaskan, Kemenlu sudah mengusahakan menggalang kekuatan dunia ketiga, dan juga Liga Arab untuk menekan Israel menghentikan serangan. Kemenlu juga mengatakan, Palestina telah terdaftar sebagai salah satu negara yang bisa membawa Israel ke International Criminal Court (ICC) atas Pelanggaran HAM berupa dugaan genosida atas rakyat Palestina oleh Zionis Israel.
Sementara itu, Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengeluarkan surat edaran yang diteken langsung oleh Ketua PP Muhammadiyah KH Din Syamsuddin. Lewat surat edaran tersebut, Muhammadiyah, meminta masyarakat, simpatisan, anggota, dan pengurus dari ranting hingga wilayah untuk menghimpun dana bantuan bagi rakyat Palestina yang sedang menderita.
ed: a syalaby ichsan
Ikuti Whatsapp Channel Republika