JAKARTA -- Sistem transparansi penyelenggaraan haji Indonesia 2014 berbasis teknologi akan dijadikan proyek percontohan program e-Hajj yang digulirkan Pemerintah Arab Saudi. E-Hajj adalah sistem transparansi data-data haji berbasis teknologi informasi sehingga bisa diakses oleh seluruh jamaah haji yang datang ke Tanah Suci.
"Kalau kita punya android, dengan handphone saja kita bisa tahu semua data haji, dari mulai nama, lokasi, kloter berapa, pemondokan di mana, ketika wukuf di mana dan naik bus apa, itu bisa dimonitor, semua bisa tahu," kata Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin beberapa waktu lalu.
Indonesia, lanjut dia, ditunjuk oleh Pemerintah Arab Saudi sebagai percontohan atas penerapan E-Hajj yang akan dilaksanakan tahun depan oleh seluruh negara yang menyelenggarakan haji ke Saudi. Pertimbangan Pemerintah Saudi, ungkap Lukman, karena Pemerintah Indonesia dinilai relatif baik dalam mengurus jamaah haji.
Foto:Yudhi Mahatma/ANTARA
Menteri Agama Lukman Hakim (tengah) mengikuti rapat kerja dengan Komisi VIII DPR membahas RUU Pengelolaan Keuangan Haji di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (2/7).
Meski sebenarnya, Kemenag belum siap 100 persen mengingat kebijakan tersebut cukup mendadak. Namun, pihaknya akan menghormati penunjukan tersebut dan bekerja maksimal agar sistem transparansi berbasis teknologi yang dilakukan Indonesia dalam penyelenggaraan haji dapat maksimal. Jika Indonesia yang memiliki jamaah haji terbanyak setiap tahunnya berhasil, e-Hajj akan diterapkan untuk seluruh negara.
Lukman menyebut penerapan e-Hajj tahun depan akan mengubah sistem haji di dunia. "Transparansi akan meminimalisasi kongkalikong antara oknum dan petugas yang ingin mengambil keuntungan pribadi dalam penyelenggaraan haji dan pada akhirnya memberikan manfaat pada jamaah haji," ujarnya.
Disinggung soal persiapan haji, Menag menyebut proses penyewaan seluruh pemondokan haji di Makkah yang berjumlah 115 telah selesai. Dengan begitu, jamaah haji 2014 yang berjumlah 168.800 tinggal menempatinya saja. "Sementara untuk pemondokan di Madinah, proses sewanya hampir mendekati 100 persen," kata dia.
Berdasarkan pantauannya secara langsung ke Tanah Suci bersama inspektorat jenderal dan jajaran pejabat Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) pekan lalu, Menag memastikan kondisi pemondokan masuk kategori layak, bahkan kualitasnya sekelas hotel bintang tiga. "Tidak ada rumah dengan kondisi bangunan tua, yang tahun lalu masih ada," katanya. Sementara itu, untuk pemondokan di Madinah, sebagian masih dalam proses negosiasi agar harga sewa yang dibayar tak terlalu tinggi. Sebab, lanjut Menag, prinsip transparansi dan efisiensi harus dikedepankan tanpa mengabaikan kualitas.
Selain itu, Kemenag juga berencana mengganti karpet di Arafah, Musdalifah, dan Mina (Armina). "Kita ingin menggelar karpet baru, ini sedang dinegosiasikan ke muasasah untuk diperbaharui," ujarnya. Alasannya, kondisi karpet yang selama ini dipakai sudah sangat memprihatinkan. Selain tua, kondisinya pun sudah lusuh dan akan membuat jamaah haji tak nyaman. Penambahan jumlah toilet di Armina pun jadi prioritas. Sebab, kata dia, kurangnya jumlah toilet yang selama bertahun-tahun menjadi keluhan para jamaah harus diakhiri.
Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Kementerian Agama Sri Ilham Lubis mengatakan, Kemenag telah menetapkan perusahaan katering yang akan menjadi penyedia makanan untuk para jamaah. "Perusahaan katering untuk di Madinah sudah ditetapkan, mayoritas perusahaannya itu yang pernah melayani jamaah kita di tahun sebelumnya seperti Andalus," ujarnya. ia menegaskan, perusahaan tersebut sudah teruji pelayanannya. Lagi pula, papar Ilham, setiap tahun telah dilakukan evaluasi serta pengawasan, agar pelayanan katering haji membaik dari tahun ke tahun. rep:c78 ed: hafidz muftisany
Ikuti Whatsapp Channel Republika